Gerbang Tol Cikampek Utama/Ist
Komisi V DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Jalan Tol sebagai tindak lanjut atas berbagai persoalan yang mencuat dalam pengelolaan dan pelayanan jalan tol.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi V, Lasarus, dalam rapat kerja yang membahas evaluasi pelaksanaan mudik lebaran Idulfitri 2025 yang dihadiri Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, BMKG dan Basarnas.
Pembentukan Panja Jalan Tol sempat tertunda karena kendala internal, namun dalam rapat internal terakhir seluruh fraksi akhirnya mencapai kesepakatan dan telah menyerahkan nama-nama anggotanya yang akan tergabung dalam panja tersebut.
"Seluruh fraksi menyepakati bahwa Panja Jalan Tol akan kami laksanakan secepatnya dan seluruh fraksi telah menyerahkan nama-nama untuk masuk di anggota Panja Jalan Tol," kata Lasarus di ruang rapat Komisi V DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Rabu 23 April 2025.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Panja ini menjadi instrumen penting bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan jalan tol oleh berbagai badan usaha maupun instansi terkait.
Fokus utama panja adalah melakukan pengujian terhadap implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol.
SPM ini, menurut Lasarus, merupakan hak dasar setiap pengguna jalan tol dan harus dipenuhi oleh pengelola jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Nanti kita uji apakah standar pelayanan minimum jalan tol ini sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," tegas politikus PDIP itu.
Pembentukan Panja bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk komitmen DPR dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Lebih lanjut kita akan bicara ini di arena Panja," pungkasnya.
Dengan terbentuknya Panja Jalan Tol, diharapkan akan ada pembenahan nyata dalam layanan jalan tol di Indonesia, baik dari sisi infrastruktur, manajemen lalu lintas, hingga kenyamanan dan keselamatan pengguna.
