Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, M. Rifki atau yang akrab disapa Eki Pitung (kanan), saat melakukan audiensi bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon/Istimewa
Audiensi yang dilakukan Dewan Adat Bamus Betawi Menteri Kebudayaan Fadli Zon dinilai sebagai tonggak penting dalam upaya pelestarian budaya Betawi. Sekaligus membuka lembaran baru kolaborasi antara Bamus Betawi dan pemerintah pusat.
“Sepanjang sejarah, belum pernah kami dengar atau lihat Dewan Adat Bamus Betawi diterima secara formal oleh Menteri Kebudayaan. Alhamdulillah hari ini bisa terealisasi,” ujar Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, M. Rifki atau yang akrab disapa Eki Pitung, yang memimpin audiensi bersama jajaran pengurusnya di kantor Kementerian Kebudayaan RI, Selasa 22 April 2025.
Salah satu agenda besar yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah produksi film "Si Pitung" versi baru. Film tersebut akan mengangkat nilai-nilai perjuangan, budaya, dan sejarah Betawi dengan pendekatan kekinian. Menteri Fadli Zon dikabarkan sangat antusias dan meminta agar penulisan skenario film digarap serius oleh penulis terbaik.
“Beliau bilang banyak film sekarang yang bintangnya bagus, tapi enggak ada isi. Nah, untuk 'Si Pitung', beliau ingin ada pesan, ada dagingnya,” ungkap Eki.
Selain film 'Si Pitung', agenda besar lainnya adalah gelaran Harmoni Indonesia Maju dan Festival International Culture 2025 yang rencananya akan dihelat Oktober mendatang. Sebanyak 19 negara disebut telah mendaftar sebagai peserta. Tahun ini, Dewan Adat Bamus Betawi akan menjadi tuan rumah dan penyelenggara utama bersama para mitra CSR dan sponsor.
Dua program tersebut menjadi bagian dari kontribusi nyata Bamus Betawi dalam menyongsong arah pembangunan kebudayaan nasional yang sejalan dengan visi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Khususnya dalam hal penguatan identitas nasional, pelestarian warisan budaya, serta mendorong diplomasi budaya di tingkat internasional.
Dalam pertemuan tersebut, Eki juga menegaskan pentingnya pelibatan komunitas adat Betawi dalam agenda-agenda nasional. Sebab, sebagai masyarakat inti Jakarta, sudah sewajarnya Betawi dilibatkan dalam pengambilan kebijakan strategis, termasuk kerja sama lintas kementerian.
“Pusat pemerintahan dan perekonomian itu ada di Tanah Betawi. Sudah saatnya kolaborasi ini naik kelas, tidak hanya di level provinsi, tapi juga kementerian bahkan presiden,” harap Eki.
Eki juga menyampaikan kekhawatiran terhadap masa depan budaya Betawi di tengah transformasi Jakarta menjadi kota global.
“Kita enggak tahu nasib budaya Betawi 10, 20, 30 tahun ke depan. Karena itu, kami mendorong pemerintah untuk turut serta menjaga eksistensi, tradisi, dan situs-situs budaya Betawi,” ujarnya.
Dalam audiensi itu juga dibahas rencana pembangunan rumah adat Betawi sebagai kantor resmi Dewan Adat di tengah kota Jakarta. Menteri Fadli siap berkomitmen mencarikan lokasi strategis, seperti Monas atau Kemayoran.
Tak hanya itu, kawasan budaya Condet yang kini terbengkalai juga menjadi pembahasan penting. Bamus Betawi mendorong agar kawasan itu dikembalikan fungsinya sesuai status awal sebagai cagar budaya.
Audiensi ini dihadiri oleh jajaran Dirjen dan Staf Khusus Kementerian, serta tokoh-tokoh adat Betawi, termasuk Sekretaris Majelis Adat Kiai Yusuf Aman, tokoh pendiri Bamus Betawi Mbak Beruswi Saleh, Wakil Ketua Umum, hingga perwakilan lembaga-lembaga otonom seperti Laskar Adat Betawi.
“Setelah ini akan ada pertemuan lanjutan, arahan dari Pak Menteri sudah jelas agar para Dirjen berdiskusi teknis menindaklanjuti program-program yang kami sampaikan,” demikian Eki Pitung.
