Berita

Kegiatan harlah ke-55 Satkar Ulama Indonesia/Ist

Politik

Satkar Ulama Usulkan Soeharto jadi Pahlawan Nasional

MINGGU, 20 APRIL 2025 | 09:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia secara resmi mengusulkan Presiden ke-2 RI Soeharto agar ditetapkan sebagai pahlawan nasional. 

Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP Satkar Ulama Indonesia Idris Laena, saat acara Halal Bihalal sekaligus Harlah ke-55 Tahun Satkar Ulama Indonesia.

"Kami sudah menyampaikan secara resmi ke DPP Partai Golkar sebagai induk dari organisasi Satkar Ulama agar mantan Presiden Soeharto diperjuangkan menjadi pahlawan nasional," kata Idris dalam keterangannya yang dikutip Minggu 20 April 2025.


Menurut Laena, DPP Partai Golkar berjanji akan menindaklanjuti dan memperjuangkan usulan tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Idris Laena mengungkapkan, dasar pertimbangan Satkar Ulama mengusulkan Soeharto menjadi pahlawan nasional adalah karena jasa-jasanya yang besar terhadap bangsa dan negara ini.

Selain itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga telah resmi mencabut telah resmi mencabut nama Presiden kedua RI Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan yang bersih tanpa Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). 

"Kami rasa sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak memberikan gelar pahlawan nasional ke Pak Harto," kata Idris Laena.

Seperti diketahui Satkar Ulama Indonesia adalah organisasi sayap Partai Golkar dari kekuatan ulama yang berdiri pada 13 Maret 1970. 

"Kiprah Satkar Ulama sendiri tidak hanya sebatas ranah keagamaan, namun juga mencakup pembangunan sosial, pendidikan, dan penguatan moral bangsa," pungkas Idris Laena.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya