Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.194 Triliun per Februari 2025

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 15:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 427,2 miliar Dolar AS atau setara Rp7.194 triliun pada Februari 2025. Angka ini naik 4,7 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya (yoy).

Meski demikian, angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan posisi pada Januari 2025 yang tercatat sebesar 427,9 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebutkan, perkembangan ULN Indonesia ini dipengaruhi ULN sektor publik dan swasta, serta faktor eksternal berupa penguatan Colar AS terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk Rupiah.


“Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang Dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Kamis 17 April 2025.

Secara lebih rinci, ULN pemerintah tercatat sebesar 204,7 miliar dolar AS atau sedikit menurun dibanding Januari 2025 yang berada di angka 204,8 miliar dolar AS. 

Jika dibandingkan secara tahunan, utang pemerintah tumbuh 5,1 persen, sedikit lebih lambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 5,3 persen yoy.

BI mencatat penurunan ini dipengaruhi oleh pergeseran aliran dana investor asing dari Surat Berharga Negara (SBN) ke instrumen investasi lain, seiring dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Denny merinci, sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung belanja produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“ULN dimanfaatkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,6 persen, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial 17,8 persen, jasa pendidikan 16,6 persen, konstruksi 12,1 persen, transportasi dan pergudangan 8,7 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 8,2 persen,” tutur Denny.

Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa posisi ULN pemerintah masih dalam kondisi terkendali.

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” pungkasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Fuad Bawazier: Kekayaan Alam Indonesia Dikuasai Segelintir Orang

Jumat, 19 Juni 2026 | 22:19

Nanik Deyang Langsung Ditelepon DPR Usai Didemo Mahasiswa

Jumat, 19 Juni 2026 | 22:08

Eks Dirjen Kuathan Emosional Bela Leonardi: Ini Perjuangan Negara

Jumat, 19 Juni 2026 | 21:53

Koperasi Karyawan Forwarder, Bukan Alat Konflik tapi Jembatan Keseimbangan

Jumat, 19 Juni 2026 | 21:37

Mahasiswa Bubarkan Diri Usai Bertemu Dasco Cs

Jumat, 19 Juni 2026 | 21:27

Fuad Bawazier Curiga Ada Penghambat di Lingkaran Istana

Jumat, 19 Juni 2026 | 21:19

IDEacraft Sulap Produk Dekorasi Rumah Menjadi Peluang Usaha Berkat Pemberdayaan BRI

Jumat, 19 Juni 2026 | 21:04

DPR Langsung Telepon Bahlil Menjawab Keresahan Mahasiswa

Jumat, 19 Juni 2026 | 20:35

Jalani Tes Kesehatan, Roy Suryo dan Dokter Tifa Selangkah Lagi ke Meja Hijau

Jumat, 19 Juni 2026 | 20:33

Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa Bukti Jokowi Sakti Mandraguna

Jumat, 19 Juni 2026 | 20:22

Selengkapnya