Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.194 Triliun per Februari 2025

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 15:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 427,2 miliar Dolar AS atau setara Rp7.194 triliun pada Februari 2025. Angka ini naik 4,7 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya (yoy).

Meski demikian, angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan posisi pada Januari 2025 yang tercatat sebesar 427,9 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebutkan, perkembangan ULN Indonesia ini dipengaruhi ULN sektor publik dan swasta, serta faktor eksternal berupa penguatan Colar AS terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk Rupiah.


“Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang Dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Kamis 17 April 2025.

Secara lebih rinci, ULN pemerintah tercatat sebesar 204,7 miliar dolar AS atau sedikit menurun dibanding Januari 2025 yang berada di angka 204,8 miliar dolar AS. 

Jika dibandingkan secara tahunan, utang pemerintah tumbuh 5,1 persen, sedikit lebih lambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 5,3 persen yoy.

BI mencatat penurunan ini dipengaruhi oleh pergeseran aliran dana investor asing dari Surat Berharga Negara (SBN) ke instrumen investasi lain, seiring dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Denny merinci, sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung belanja produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“ULN dimanfaatkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,6 persen, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial 17,8 persen, jasa pendidikan 16,6 persen, konstruksi 12,1 persen, transportasi dan pergudangan 8,7 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 8,2 persen,” tutur Denny.

Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa posisi ULN pemerintah masih dalam kondisi terkendali.

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

Kadisdik DKI Senang Lihat Kemping Pramuka di SDN 11 Kebon Jeruk

Sabtu, 10 Januari 2026 | 02:03

Roy Suryo Cs Pastikan Menolak Ikuti Jejak Eggi dan Damai

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:47

Polri Tetap di Bawah Presiden Sesuai Amanat Reformasi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:14

Kesadaran Keselamatan Pengguna Jalan Tol Rendah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:04

Eggi dan Damai Temui Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo Cs: Ada Pejuang Ada Pecundang!

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:34

Debat Gibran-Pandji, Siapa Pemenangnya?

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:19

Prabowo Didorong Turun Tangan terkait Kasus Ketua Koperasi Handep

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:04

Eggi dan Damai Mungkin Takut Dipenjara

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:46

Relasi Buku Sejarah dan Medium Refleksi Kebangsaan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:42

Kadispora Bungkam soal Lahan Negara di Kramat Jati Disulap Jadi Perumahan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:07

Selengkapnya