Ketua MPR Pastikan Presiden Bakal Lakukan Penataan Hukum

Seiring maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan penataan hukum. Tujuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan para penegak hukum memiliki integritas. 

Demikian disampaikan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, merespons kasus vonis lepas dalam suap ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang melibatkan pengacara hingga hakim baru-baru ini. 

“Ya itu yang sejak awal menjadi keprihatinan Presiden Prabowo bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari dan selalu menjadi celah. Ada celah bagi problem-problem berikutnya. Karena itu beliau ingin melakukan penataan terhadap pembangunan hukum,” ujar Muzani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 17 April 2025. 

Menurut Muzani, melalui penataan dan pembangunan hukum itu diharapkan Indonesia memiliki para penegak hukum yang berintegritas. 

“Sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap kesejahteraan negara. Beliau (Presiden Prabowo) ingin melakukan pembangunan ini secara menyeluruh,” kata Sekjen DPP Partai Gerindra ini. 

Atas dasar itu, Muzani mengatakan Presiden Prabowo tetap membutuhkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat. 

“Karena itu beliau juga terus ingin mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak yang memiliki pandangan dan keinginan yang sama bagaimana Indonesia ini menjadi negara hukum yang kuat,” pungkasnya.