Ketua DPR RI Puan Maharani/RMOL
Kasus dugaan gratifikasi pengurusan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit yang menjerat penegak hukum disorot Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.
Puan meminta evaluasi menyeluruh terhadap para hakim agar tidak terlibat kasus rasuah.
"Sebaiknya dievaluasi," kata Puan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 14 April 2025.
Ketua DPP PDIP ini menyebut, evaluasi tersebut sangat penting dilakukan untuk membenahi integritas dan mentalitas, agar hakim tidak mudah tergoda suap.
"Bagaimana kemudian integritas dari para penegak hukum untuk bisa dibenahi," pungkas Puan.
Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menetapkan tiga hakim sebagai tersangka karena menerima uang suap terkait pemberian vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng (migor).
Tiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Kejagung di antaranya hakim Agam Syarif Baharudin , hakim Ali Muhtaro, dan hakim Djuyamto.
Total ada tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus suap pemberian vonis lepas kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng (migor).
Tujuh orang tersangka itu adalah Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara; panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtarom, hakim Djuyamto.
Ariyanto dan Marcella Santoso adalah pengacara tiga terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng dari Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.
Majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini lalu memberikan vonis lepas kepada tiga terdakwa korporasi itu pada 19 Maret 2025, di mana vonis lepas berbeda jauh dengan tuntutan yang disampaikan jaksa.
