Berita

Logo Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)/Ist

Politik

Wamenlu: PBB Tidak Lagi Fit for Purpose

MINGGU, 13 APRIL 2025 | 23:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indonesia mendorong adanya reformasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan lembaga multilateral lainnya dalam lima tahun ke depan. 

Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia karena selama ini dianggap lemah. RI pun mendorong perubahan tata kelola global sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

Hal itu dibeberkan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Arrmanatha Nasir dalam acara diskusi panel yang digelar The Yudhoyono Institute dengan tema "Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu, 13 April 2025.


Arrmanatha menuturkan organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan di dalam dunia yang semakin multipolar (beragam). Pasalnya, ia menilai tata kelola global saat ini tidak seimbang.

“Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan maupun realitas dunia. PBB misalnya sudah tidak lagi fit for purpose,” kata Arrmanatha dalam diskusi panel tersebut.

Struktur institusi multilateral selain PBB ada ada Bretton Woods dan WTO. Dua organisasi besar dunia ini merupakan refleksi dari pasca Perang Dunia ke-II yang nyatanya tidak banyak mewakili aspirasi dan kepentingan negara global south.

“Indonesia percaya bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat lebih inklusif, lebih demokratis, representatif, dan adil. Oleh karena itu, buat Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” ujarnya. 

Menurutnya, dengan disepakatinya Pack of the Future (Pakta untuk Masa Depan) oleh kepala negara pada Sidang Majelis Umum PBB ke-79 merupakan langkah awal untuk melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral. 

“Di saat dunia yang sedang di tengah perubahan besar dan perubahan ini akan kita, perlu kita membuat pilihan terbaik untuk pembentukan masa depan bangsa. Indonesia memilih jalan kerjasama dan bukan konfrontasi. Serta jalan inklusivitas, bukan eksklusivitas,” demikian Wamenlu.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya