Berita

Acara diskusi panel The Yudhoyono Institute/RMOL

Politik

Respons AHY terkait Tarif Trump: Ini Bukan April Mop

MINGGU, 13 APRIL 2025 | 11:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan tarif respirokal yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak boleh dianggap remeh. Kebijakan AS itu harus diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Indonesia.

Demikian dikatakan Direktur Utama The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam sambutannya saat diskusi panel The Yudhoyono Institute bertema "Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global" di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Minggu 13 April 2025.

AHY mengatakan, kebijakan tarif Trump ini bukan kabar burung maupun lelucon di bulan April tapi fakta yang harus dihadapi dunia.


"Unfortunately, this is not an April Mop. This is not a hoax. Ini adalah fakta baru dunia. Kebijakan sepihak Amerika Serikat ini tentu bisa membawa dunia menuju dua arah yang ekstrem," kata AHY.

AHY dalam sambutannya menyinggung soal pergerakan dunia yang terjadi cukup cepat, dari perubahan teknologi, gaya hidup hingga peta kekuasaan global, alur perdagangan, dan makna dari keamanan itu sendiri.

"Gelombang baru proteksionisme ekonomi, rivalitas geopolitik yang memanas dan melemahnya multilateralisme telah menciptakan dunia yang makin penuh dengan ketidakpastian. Penuh dengan kejutan," kata AHY.

"Dunia tidak lagi dibagi antara yang kuat dan lemah, tetapi antara yang cepat dan yang tertinggal," sambungnya.

Menurutnya, kebijakan tarif tinggi Presiden Trump yang disebut sebagai Liberation Day bukan sekedar strategi ekonomi. Kata AHY, tarif Trump adalah simbol kembalinya pendekatan realisme ofensif.

Ia mengatakan, Indonesia sendiri terdampak langsung dari tarif impor 32 persen yang diberlakukan AS.

Sementara China, rival terbesar AS yang semula diganjar tambahan tarif 34 persen dalam hitungan jam melakukan retaliasi.

Akibat aksi reaksi perang tarif antara kedua negara menyebabkan China kemudian diganjar tarif 145 persen.

Menurut data WTO dan IMF, pada perang dagang sebelumnya, tahun 2018 hingga 2020, telah mengakibatkan penurunan volume perdagangan dunia sebesar tiga persen dan menyumbang pada penurunan PDB global sekitar 0,8 persen.

"Saat ini eskalasi baru yang dipicu kebijakan Trump berdampak lebih luas dan jauh lebih signifikan. Kenaikan tarif ini jelas akan berdampak baik ke pasar keuangan maupun sektor riil. Dampaknya risiko resesi global di tahun ini meningkat tajam," kata AHY.

Acara diskusi panel yang digelar The Yudhoyono Institute ini dihadiri mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung, ekonom senior Mari Elka Pangestu, mantan Menteri Keuangan M Chatib Basri, dan peneliti IPB Prof Hermanto Siregar.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

13 Langkah Komprehensif Kuatkan Rupiah

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:11

Dua Guru Magelang Didakwa Korupsi Modus Pungli Peserta PPG

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:00

Bukan Dapur Asal Ngebul

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:26

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

Putusan MK soal Keterwakilan Kuota Perempuan Berikan Keadilan Gender

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:14

Syafrin Liputo Dituntut Bawa Jaksel Lebih Maju, Inklusif, dan Sejahtera

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:01

2.081 Polisi Kawal Ketat Piala AFF U-19 2026

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:22

Korban Kebakaran Kemayoran

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:19

Multipolaritas Harus Jadi Jalan Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:09

KDM Sikat PKL Usai 30 Tahun Berkuasa di Bandung

Rabu, 03 Juni 2026 | 03:45

Selengkapnya