Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Empat Hal Ini Perlu Diperbaiki untuk Kembangkan Koperasi

SABTU, 12 APRIL 2025 | 08:51 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bisa membantu meringankan tekanan perekonomian yang tengah dialami oleh Indonesia.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menekankan, hal tersebut karena koperasi pada dasarnya bisa menjadi soko guru perekonomian nasional, dengan membantu masyarakat mendapatkan pembiayaan.

"Saya rasa bisa, karena tidak semua masyarakat Indonesia itu bankable atau bisa mendapat pembiayaan dari bank," jelas Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu 12 April 2025. 


"Jadi, entah mereka tidak punya kolateral atau apa, mereka yang tidak bankable ini bisa ditampung di koperasi," katanya. 

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam pada acara Halal Bihalal di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, beberapa ar sebelumnya, bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih bisa menjadi salah satu instrumen penting guna menguatkan perekonomian nasional melalui desa-desa di tengah gejolak ekonomi dunia.

Agar Kopdes Merah Putih yang akan dibentuk oleh pemerintah bisa membantu meringankan tekanan perekonomian, menurut Esther pemerintah perlu membuat aturannya (rule of the game). 

Ia pun memaparkan bahwa ada empat hal yang harus diperbaiki saat ini, yaitu prinsip dasar dalam berkoperasi, seperti hukum dan aturan main di koperasi tersebut. Kemudian pembenahan tata kelola manajemen, pemberian bimbingan teknis secara rutin terhadap manajemen maupun anggota, serta harus ada pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja koperasi.

"Kalau mau berkembang harus diperbaiki itu semua," kata dia. 

Esther juga menjelaskan, perbedaan antara Kopdes Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah terletak pada fungsinya. 

Kopdes Merah Putih ditujukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sekaligus menyejahterakannya, sementara BUMDes lebih ditujukan untuk berbisnis.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya