Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Punya DNA Oposisi, PDIP Lebih Hidup di Luar Pemerintahan

JUMAT, 11 APRIL 2025 | 23:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin 7 April 2025 lalu diyakini melahirkan sebuah deal politik.

Pasalnya, usai pertemuan langsung diumumkan secara resmi dan terbuka oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, sehari setelahnya, pada Selasa 8 April 2025.

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio atau Hensat menyebut PDIP sebagai partai pemenang Pemilu memiliki DNA sebagai partai oposisi yang justru lebih hidup di luar pemerintahan.


"PDI Perjuangan itu kalau di luar pemerintahan, malah lebih enak. Itu karakter mereka. Jadi, meski oposisi, bukan berarti tidak ada deal," kata Founder Lembaga Survei KedaiKOPI dalam keterangan resminya, Jumat 11 April 2025. 

"Kalau tidak ada deal, ya tidak akan diumumkan. Kalau ada deal, barulah dibuka bahwa pertemuan itu terjadi. Ini soal menjaga marwah dan dinamika politik,” tambahnya. 

Hensat akrab disapa berpendapat, kesepakatan politik tidak selalu berarti menambah kekuasaan atau keuntungan baru bagi pihak yang terlibat.

Dalam konteks pertemuan Prabowo-Megawati, kesepakatan tersebut bisa jadi lebih tentang mempertahankan posisi atau ‘kenikmatan’ yang sudah ada.

Ia mencontohkan posisi Puan Maharani yang tetap menjadi Ketua DPR RI meskipun 80 persen kursi parlemen dikuasai Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo. 

Selain itu, Hensat juga menyinggung kelangsungan jabatan Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta yang tidak diganggu proses politiknya.

"Deal politik itu bukan cuma soal memperpanjang kekuasaan, tapi bisa juga mempertahankan kuasa yang sudah ada. Misalnya, Puan tetap Ketua DPR, padahal kalau mau, dengan kekuatan koalisi, UU MD3 bisa diubah,” jelas dia. 

“Atau Mas Pram yang tetap jadi gubernur tanpa ada gangguan. Itu bagian dari menjaga kenikmatan yang sudah ada," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya