Rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus sistem kuota impor komoditas tidak akan mengancam kelangsungan industri pertanian dalam negeri.
Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha domestik, seiring langkah mendorong tercapainya swasembada pangan nasional.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan, kebijakan ini justru ditujukan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien dalam rantai pasok pangan nasional.
“Bukan berarti kemudian impor besar-besaran, semua diimpor, bukan! Tetap harus melindungi produksi dalam negeri untuk komoditi pangan, teknologi, pakaian, atau komoditi apa pun, tetap produksi dalam negeri akan diprioritaskan,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Jumat, 11 April 2025.
Wamentan mengatakan, Indonesia masih memiliki fokus utama untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Kuota impor yang akan dihapus hanya terbatas pada sektor tertentu.
"Maksudnya gini, misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor. Enggak usah ada pihak tertentu yang dikasih kuota, kemudian dia yang mengatur jumlahnya, dikasih hak khusus. Menurut Pak Presiden itu tidak adil," ucapnya.
Lebih lanjut, Wamentan menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan kuota impor tidak akan mematikan industri dalam negeri. Justru, sektor pertanian dalam negeri terus didorong untuk mencapai swasembada pangan dan memperkuat daya saing industri nasional.
“Kita kan melindungi yang di dalam negeri, itu pasti harus tetap dilindungi. Bukan berarti dibuka seluas-luasnya kemudian industri yang di dalam negeri mati, enggak. Kita tetap harus swasembada,” ujarnya.
Kebijakan ini juga diyakini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan sistem impor yang lebih terbuka, harga komoditas pangan seperti daging berpotensi menjadi lebih terjangkau.
“Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya akan lebih murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia,” tutupnya.
