Berita

Joko Widodo bersama Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar dan jajarannya/Ist

Politik

Penyebar Isu Ijazah Palsu Jokowi Mau Dipolisikan

KAMIS, 10 APRIL 2025 | 19:40 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Organisasi masyarakat Rampai Nusantara berniat untuk melaporkan pihak-pihak yang selama ini menyebar tuduhan ijazah  Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu pada Jokowi fitnah keji yang terus di daur ulang oleh lawan politiknya meskipun telah dibantah langsung dengan tegas oleh pihak kampus yakni Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Isu ijazah palsu ini sangat kampungan dan fitnah yang keji? Isu ini juga sangat merendahkan UGM sebagai kampus terbaik yang berintegritas, sangat tidak masuk akal sekelas UGM yang selalu menjaga kredibilitas dan nama baiknya lalu membiarkan ada praktik ijazah palsu, sangat tidak masuk akal dan isu ini sudah dibantah dengan tegas oleh pihak kampus UGM," jelas Semar dalam keterangannya, Kamis, 10 April 2025.


Semar mengatakan akan membawa masalah ini ke penegak hukum bagi para penyebar isu ijazah palsu Jokowi. Pasalnya, mereka dengan sengaja membuat agitasi dan propaganda dengan menyebarkan tuduhan tersebut secara masif.

"Pihak yang terus menggoreng isu ini hanya mengedepankan kebencian tanpa bukti sama sekali, gak ngerti juga ada orang yang bisa sangat dengki sampai menghalalkan segala cara menggunakan isu yang tidak benar hanya untuk mendiskreditkan Jokowi karena itu Rampai Nusantara mempertimbangkan untuk melaporkan pihak-pihak yang merusak nama baik Jokowi dengan berita bohongnya hanya untuk membangun framing jahat terhadap Jokowi," ungkapnya.

Ia yakin Jokowi yang mengemban jabatan dari walikota hingga presiden ketujuh pasti melalui rangkaian seleksi ketat termasuk dalam keadministrasian ijazah.

“Beliau (Jokowi) memenuhi syarat sehingga tidak perlu diragukan lagi keabsahan dari ijazahnya sehingga patut dipertanyakan motif pelaku yang terus menuduh itu ijazah palsu,” tegasnya.

"Tidak mungkin Jokowi bisa jadi walikota, Gubernur DKI bahkan Presiden 10 tahun jika menggunakan ijazah palsu karena kita memiliki sistem yang baik untuk memverifikasi dokumen seperti ijazah, sepertinya isu ini dihembuskan kental hanya untuk dagangan politik saja," jelasnya lagi.

Ia mempertanyakan serangan ke Jokowi yang begitu masif dari lawan-lawan politiknya atau melalui kaki tangannya meskipun yang bersangkutan sudah tidak lagi menduduki jabatan apapun.

"Kami juga heran, hanya Jokowi ketika selesai masa jabatannya sebagai presiden masih terus diserang secara politik dengan berbagai isu yang semuanya itu kami pastikan tidak benar, presiden terdahulu rasanya beban masalahnya jauh lebih serius dan berat seperti kasus BLBI, Indosat, Century, Hambalang dsbnya tapi setelah beliau-beliau lengser tidak ada yang menyerang seperti ini jadi jelas sekali serangan kepada Jokowi dihembuskan oleh pihak yang gagal move on," tandas pria yang juga aktivis 98 tersebut.

Beberapa aktivis seperti Rismon Hasiholan Sianipar, Roy Suryo, Dokter Tifa dan lain-lain kerap melontarkan isu ijazah palsu Jokowi. Bahkan mereka berencana akan menggeruduk UGM untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Dunia Film Berduka, Bintang Jurassic Park Sam Neill Meninggal Dunia

Senin, 13 Juli 2026 | 16:19

Kapolri dan Jajaran Sowan ke Cilangkap Perkuat Silaturahmi dengan Panglima TNI

Senin, 13 Juli 2026 | 16:16

Bincang Ringan di Cilangkap

Senin, 13 Juli 2026 | 16:10

Demokrat Minta Kasus Mantan Jampidsus Febrie Diserahkan ke KPK

Senin, 13 Juli 2026 | 16:06

DPR Buka Peluang Panggil Mahfud MD Bahas Dugaan Cacat Prosedur Kasus Febrie

Senin, 13 Juli 2026 | 16:02

Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Kebakaran Maut di Bangkok

Senin, 13 Juli 2026 | 15:59

Rasio Defisit APBN 2026 Paling Tinggi Imbas Lonjakan Belanja Negara

Senin, 13 Juli 2026 | 15:53

Prabowo Diminta Ambil Langkah Strategis Atasi Ketegangan Polri-Kejaksaan

Senin, 13 Juli 2026 | 15:44

Polri Didesak Berantas Buzzer Penyebar Disinformasi soal Pengamanan Kejaksaan

Senin, 13 Juli 2026 | 15:30

Rakernas GPA Tegaskan Dukungan Penuh ke Prabowo dan Polri

Senin, 13 Juli 2026 | 15:16

Selengkapnya