Berita

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal/RMOL

Politik

Antisipasi Badai PHK, Said Iqbal Usulkan Bentuk Satgas Khusus

SENIN, 07 APRIL 2025 | 10:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menghadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan usulan kepada pemerintah. 

Usulan utama adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus PHK, yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, kalangan buruh, dan DPR. 

Menurut Said Iqbal, usulan tersebut telah disampaikan langsung ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan kemungkinan akan ditindaklanjuti pemerintah.


Satgas Khusus ini diharapkan dapat mengantisipasi situasi industri agar tidak melakukan PHK. Kalaupun harus ada PHK, setidaknya Satgas bisa menekan potensi gejolak. Seperti memberi jaminan hak-hak buruh yang terkena PHK.

"Apa yang disarankan oleh Litbang KSPI dan Partai Buruh ke pemerintah? Satu, pembentukan Satgas PHK, jadi satgas ini antisipasi agar bisa enggak, jangan sampai terjadi PHK. Kalaupun buruh kena PHK, Satgas bisa jamin hak-hak buruh dibayar," papar Said Iqbal, dalam keterangannya, dikutip Senin 7 April 2025.

"Satgas PHK ini harus bisa menahan gejolak apabila ada badai PHK, satgas harus antisipasi itu, mudah-mudahan ini bisa direalisir," imbuhnya.

Tak hanya itu, Said Iqbal juga menyarankan agar Pemerintah Indonesia segera melakukan renegosiasi dengan Pemerintah AS untuk menurunkan tarif yang dipatok. 

Seperti mengimbau kepada pabrik-pabrik di Indonesia untuk membeli bahan baku dari AS. Contohnya kapas bagi pabrik tekstil yang biasanya didapatkan dari China atau Brasil, bisa saja diubah dengan membelinya dari AS. Ketia neraca dagang dengan AS bisa lebih seimbang, peluang penurunan tarif bisa terjadi.

"Setahu saya berdasarkan informasi kami, tekstil, garmen, sepatu, itu gunakan kapas dari China dan Brasil, bisa saja dipindahkan ke Amerika bahan bakunya. Jadi kan bisa balance neracanya, siapa tahu tarif bisa diturunkan. Itu contoh saja," ungkap Said Iqbal.

Said Iqbal juga menyarankan pemerintah mengejar proses deregulasi agar lebih banyak relokasi pabrik ke Indonesia. Sebab, masih banyak pabrik sepatu dari Vietnam yang mau pindah ke Indonesia. Karena perusahaan asal China, Taiwan, dan lain-lain sedang mencari negara yang lebih rendah tarifnya untuk ekspor ke Amerika Serikat daripada Vietnam, termasuk Indonesia.

"Kalau bisa kasih deregulasi agar mereka bisa meningkatkan segera produksinya di Indonesia. Bikin mereka ini mudah buat pindah ke sini," pungkas Said Iqbal.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya