Berita

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal/RMOL

Politik

Antisipasi Badai PHK, Said Iqbal Usulkan Bentuk Satgas Khusus

SENIN, 07 APRIL 2025 | 10:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menghadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan usulan kepada pemerintah. 

Usulan utama adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus PHK, yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, kalangan buruh, dan DPR. 

Menurut Said Iqbal, usulan tersebut telah disampaikan langsung ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan kemungkinan akan ditindaklanjuti pemerintah.


Satgas Khusus ini diharapkan dapat mengantisipasi situasi industri agar tidak melakukan PHK. Kalaupun harus ada PHK, setidaknya Satgas bisa menekan potensi gejolak. Seperti memberi jaminan hak-hak buruh yang terkena PHK.

"Apa yang disarankan oleh Litbang KSPI dan Partai Buruh ke pemerintah? Satu, pembentukan Satgas PHK, jadi satgas ini antisipasi agar bisa enggak, jangan sampai terjadi PHK. Kalaupun buruh kena PHK, Satgas bisa jamin hak-hak buruh dibayar," papar Said Iqbal, dalam keterangannya, dikutip Senin 7 April 2025.

"Satgas PHK ini harus bisa menahan gejolak apabila ada badai PHK, satgas harus antisipasi itu, mudah-mudahan ini bisa direalisir," imbuhnya.

Tak hanya itu, Said Iqbal juga menyarankan agar Pemerintah Indonesia segera melakukan renegosiasi dengan Pemerintah AS untuk menurunkan tarif yang dipatok. 

Seperti mengimbau kepada pabrik-pabrik di Indonesia untuk membeli bahan baku dari AS. Contohnya kapas bagi pabrik tekstil yang biasanya didapatkan dari China atau Brasil, bisa saja diubah dengan membelinya dari AS. Ketia neraca dagang dengan AS bisa lebih seimbang, peluang penurunan tarif bisa terjadi.

"Setahu saya berdasarkan informasi kami, tekstil, garmen, sepatu, itu gunakan kapas dari China dan Brasil, bisa saja dipindahkan ke Amerika bahan bakunya. Jadi kan bisa balance neracanya, siapa tahu tarif bisa diturunkan. Itu contoh saja," ungkap Said Iqbal.

Said Iqbal juga menyarankan pemerintah mengejar proses deregulasi agar lebih banyak relokasi pabrik ke Indonesia. Sebab, masih banyak pabrik sepatu dari Vietnam yang mau pindah ke Indonesia. Karena perusahaan asal China, Taiwan, dan lain-lain sedang mencari negara yang lebih rendah tarifnya untuk ekspor ke Amerika Serikat daripada Vietnam, termasuk Indonesia.

"Kalau bisa kasih deregulasi agar mereka bisa meningkatkan segera produksinya di Indonesia. Bikin mereka ini mudah buat pindah ke sini," pungkas Said Iqbal.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya