Berita

Rocky Gerung/Ist

Politik

Kebijakan Trump Bisa Picu Guncangan Politik di Indonesia

MINGGU, 06 APRIL 2025 | 10:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal tarif dagang baru sebesar 32 persen untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke pasar dalam negeri ditanggapi pengamat politik Rocky Gerung.

Rocky menilai turbulensi ekonomi global ini bukan hanya berimbas pada sektor perdagangan, tapi juga bisa menjadi pemicu ketidakstabilan politik di dalam negeri.

“Kerak politik yang selama ini mengendap akan terangkat ke atas akibat gempa bumi ekonomi yang melanda dunia," ujar Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 6 April 2025.


Rocky mengilustrasikan bahwa kebijakan ekonomi, sosial, dan pertahanan bisa terganggu oleh faktor eksternal. Bahkan stabilitas politik pun jadi taruhannya.

Ia juga menyinggung soal potensi keretakan di lingkaran kekuasaan. Menurutnya, sejumlah aktor politik yang selama ini menjadi “free rider” akan mulai memanfaatkan situasi untuk keuntungan politik jangka pendek.

“Kita mesti membaca itu dengan kemampuan intelijen dan intelektual. Sekali lagi Indonesia ada di dalam dua jenis bahaya. Bahaya guncangan ekonomi dan bahaya guncangan politik," imbuhnya.

Rocky pun mendorong harus ada radical break atau terobosan radikal dari Presiden Prabowo demi menyelamatkan negeri ini dari dua badai besar tersebut.

Akademisi yang dikenal kritis ini juga menyinggung potensi eskalasi politik yang bisa terjadi bila elite-elite saling berebut pengaruh dan posisi dalam situasi krisis ini. 

Rocky yang disebut-sebut pernah menjadi mentor Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu  menekankan pentingnya pemerintah mulai menghitung skenario terburuk dan menyiapkan 'bumper' politik untuk meredam konflik internal.

“Harusnya mulai model kan, bikin semacam teorisasi tentang efek guncangan ini terhadap stabilitas politik di dalam lingkaran kecil atau  lingkaran Pak Prabowo itu sendiri," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya