Kesejahteraan ekonomi masyarakat diharapkan menjadi hal utama yang diperjuangkan pemerintah, di tengah ancaman resesi global yang menghantui negara-negara besar.
Ekonom Ichsanuddin Noorsy menjelaskan, pengelolaan fiskal dan moneter oleh pemerintah seharusnya tidak dilakukan secara serampangan.
Pasalnya, dia mendapati adanya pengalihan anggaran oleh pemerintah untuk investasi di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Padahal, sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis (MBG) dan pembukaan lapangan kerja, seharusnya lebih diutamakan.
"Tanpa realokasi anggaran yang tepat, pendistribusian yang memantik berputarnya mesin perekonomian secara wajar, dan menstabilisasi fiskal-moneter, maka pemerintah sedang menunjukkan kelemahan tata kelola kepada masyarakat nasional dan internasional," ujar Ichsan kepada RMOL, pada Kamis, 3 April 2025.
Dia menyarankan, untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat diperlukan tata kelola yang bijaksana oleh pemerintah. Termasuk, menunda pengalihan anggaran kementerian/lembaga untuk investasi di Danantara.
"Jalan keluarnya, pemerintah jangan berambisi melaksanakan Danantara yang sumber dananya berawal dari realokasi APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) 2025," tuturnya.
Di samping itu, Ichsan juga menemukan adanya kebijakan yang tidak tepat dan mengakibatkan arus keuangan negara tidak efektif untuk dimanfaatkan.
"Sementara, penyertaan saham 7-9 BUMN tidak berarti keuntungannya langsung bisa digunakan untuk proyek investasi Danantara," urainya.
Oleh karena itu, Ichsan menyarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang intinya mengamanatkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
"Sebaiknya dibuat pemetaan masalah sehingga terjadi pemilahan, mana dan berapa untuk MBG dan untuk membuka lapangan kerja," tutupnya.
