Berita

Tim penyelamat bekerja di lokasi bangunan yang rusak akibat gempa bumi dahsyat di Mandalay, Myanmar/Net

Dunia

Junta Myanmar Lanjutkan Serangan Udara Meski Negara Baru Dilanda Gempa

SENIN, 31 MARET 2025 | 16:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, kelompok perlawanan bersenjata Myanmar yang menentang pemerintahan militer mengklaim bahwa junta militer terus melancarkan serangan udara terhadap kota-kota dan desa-desa, meskipun negara tersebut baru menghadapi bencana besar akibat gempa bumi yang menghancurkan. 

Sekitar 1.700 orang dilaporkan tewas, sementara ribuan lainnya terluka dalam gempa dahsyat yang mengguncang Myanmar pada hari Jumat lalu, 28 Maret 2025.

Persatuan Nasional Karen (KNU), salah satu kelompok etnis tertua yang berperang melawan junta militer sejak kudeta 2021, mengecam keras tindakan militer Myanmar. 


Dalam sebuah pernyataan resmi, KNU menyebut bahwa serangan udara yang dilakukan oleh militer tetap berlangsung, meskipun banyak warga sipil yang tengah berjuang menghadapi kerusakan besar akibat gempa. 

“Junta terus melancarkan serangan udara ke wilayah sipil, bahkan saat penduduk menanggung penderitaan luar biasa akibat gempa bumi,” kata pernyataan dari KNU, seperti dimuat Outlook India pada Senin, 31 Maret 2025. 

Kelompok tersebut juga menyoroti bahwa dalam kondisi normal, militer seharusnya akan mengalihkan perhatian mereka untuk upaya penyelamatan dan bantuan kemanusiaan. 

Sebaliknya, mereka menuduh militer justru lebih memfokuskan diri pada pengerahan pasukan untuk menyerang rakyat Myanmar.

Menurut laporan dari Free Burma Rangers, serangan udara yang dilakukan oleh jet militer dan pesawat nirawak terjadi segera setelah gempa bumi dahsyat tersebut. Negara bagian Karen, yang berdekatan dengan markas besar KNU, menjadi salah satu lokasi yang paling terdampak.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, turut mengungkapkan keprihatinannya atas situasi ini. 

Dalam pertemuan virtual dengan negara-negara ASEAN pada Minggu, Balakrishnan menyerukan gencatan senjata segera untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. 

"Kami menyerukan gencatan senjata segera dan efektif yang akan memfasilitasi upaya pengiriman bantuan kemanusiaan serta memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi dan perdamaian jangka panjang di Myanmar," ujar Balakrishnan dalam sebuah pernyataan.

Gempa bumi yang mengguncang Myanmar pada Jumat lalu tercatat dengan kekuatan 7,7 magnitudo pada kedalaman dangkal sehingga turut dirasakan di negara tetangga, Thailand, dan India. 

Bangunan-bangunan di Myanmar hancur, menyebabkan ribuan orang terjebak dalam reruntuhan.

Sementara itu, kelompok oposisi yang disebut Pemerintah Persatuan Nasional, yang mencakup sisa-sisa pemerintahan yang digulingkan pada 2021, menyatakan bahwa milisi anti-junta di bawah komandonya berjanji akan menghentikan semua aksi militer ofensif selama dua minggu ke depan, sebagai bagian dari upaya untuk meredakan ketegangan dan mendukung upaya penyelamatan.

Namun, situasi tetap tegang di Myanmar, yang sejak 2021 terperangkap dalam perang saudara, di mana berbagai kelompok oposisi bersenjata berjuang untuk menggulingkan kekuasaan militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing.

Konflik ini telah menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Myanmar, dengan banyaknya korban jiwa dan penghancuran infrastruktur.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Jamaika Nilai Otonomi Sahara Maroko Solusi Paling Layak Ditempuh

Jumat, 25 September 2026 | 10:16

Dibayangi Ketidakpastian Global, Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Jumat, 25 September 2026 | 10:15

Wacana Pileg dan Pilpres Dipisah, Pengamat Ingatkan Konsekuensi Konstitusional

Jumat, 25 September 2026 | 10:06

KPK Telusuri Aset TPPU Milik Walikota Madiun Maidi, Periksa Sejumlah Saksi

Jumat, 25 September 2026 | 09:58

Syahganda Nazar Gunduli Kepala dan Umrah Jika Gibran Didiskualifikasi MK

Jumat, 25 September 2026 | 09:50

Impor Produk Halal Capai 31 Miliar Dolar AS, Indonesia Kejar Pasar Global

Jumat, 25 September 2026 | 09:48

IHSG Kembali Menguat, Tembus Level 6.300

Jumat, 25 September 2026 | 09:34

Gibran Masih Bocil, Lebih Cocok Jadi Camat Ketimbang Wakil Presiden

Jumat, 25 September 2026 | 09:30

Prabowo Bangga Indonesia Raih Emas Pertama di Asian Games 2026

Jumat, 25 September 2026 | 09:28

Bertemu Trump, Xi Jinping Ingatkan Bahaya Jebakan Thucydides

Jumat, 25 September 2026 | 09:00

Selengkapnya