Berita

Tim penyelamat bekerja di lokasi bangunan yang rusak akibat gempa bumi dahsyat di Mandalay, Myanmar/Net

Dunia

Junta Myanmar Lanjutkan Serangan Udara Meski Negara Baru Dilanda Gempa

SENIN, 31 MARET 2025 | 16:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, kelompok perlawanan bersenjata Myanmar yang menentang pemerintahan militer mengklaim bahwa junta militer terus melancarkan serangan udara terhadap kota-kota dan desa-desa, meskipun negara tersebut baru menghadapi bencana besar akibat gempa bumi yang menghancurkan. 

Sekitar 1.700 orang dilaporkan tewas, sementara ribuan lainnya terluka dalam gempa dahsyat yang mengguncang Myanmar pada hari Jumat lalu, 28 Maret 2025.

Persatuan Nasional Karen (KNU), salah satu kelompok etnis tertua yang berperang melawan junta militer sejak kudeta 2021, mengecam keras tindakan militer Myanmar. 


Dalam sebuah pernyataan resmi, KNU menyebut bahwa serangan udara yang dilakukan oleh militer tetap berlangsung, meskipun banyak warga sipil yang tengah berjuang menghadapi kerusakan besar akibat gempa. 

“Junta terus melancarkan serangan udara ke wilayah sipil, bahkan saat penduduk menanggung penderitaan luar biasa akibat gempa bumi,” kata pernyataan dari KNU, seperti dimuat Outlook India pada Senin, 31 Maret 2025. 

Kelompok tersebut juga menyoroti bahwa dalam kondisi normal, militer seharusnya akan mengalihkan perhatian mereka untuk upaya penyelamatan dan bantuan kemanusiaan. 

Sebaliknya, mereka menuduh militer justru lebih memfokuskan diri pada pengerahan pasukan untuk menyerang rakyat Myanmar.

Menurut laporan dari Free Burma Rangers, serangan udara yang dilakukan oleh jet militer dan pesawat nirawak terjadi segera setelah gempa bumi dahsyat tersebut. Negara bagian Karen, yang berdekatan dengan markas besar KNU, menjadi salah satu lokasi yang paling terdampak.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, turut mengungkapkan keprihatinannya atas situasi ini. 

Dalam pertemuan virtual dengan negara-negara ASEAN pada Minggu, Balakrishnan menyerukan gencatan senjata segera untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. 

"Kami menyerukan gencatan senjata segera dan efektif yang akan memfasilitasi upaya pengiriman bantuan kemanusiaan serta memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi dan perdamaian jangka panjang di Myanmar," ujar Balakrishnan dalam sebuah pernyataan.

Gempa bumi yang mengguncang Myanmar pada Jumat lalu tercatat dengan kekuatan 7,7 magnitudo pada kedalaman dangkal sehingga turut dirasakan di negara tetangga, Thailand, dan India. 

Bangunan-bangunan di Myanmar hancur, menyebabkan ribuan orang terjebak dalam reruntuhan.

Sementara itu, kelompok oposisi yang disebut Pemerintah Persatuan Nasional, yang mencakup sisa-sisa pemerintahan yang digulingkan pada 2021, menyatakan bahwa milisi anti-junta di bawah komandonya berjanji akan menghentikan semua aksi militer ofensif selama dua minggu ke depan, sebagai bagian dari upaya untuk meredakan ketegangan dan mendukung upaya penyelamatan.

Namun, situasi tetap tegang di Myanmar, yang sejak 2021 terperangkap dalam perang saudara, di mana berbagai kelompok oposisi bersenjata berjuang untuk menggulingkan kekuasaan militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing.

Konflik ini telah menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Myanmar, dengan banyaknya korban jiwa dan penghancuran infrastruktur.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya