Berita

Tim penyelamat bekerja di lokasi bangunan yang rusak akibat gempa bumi dahsyat di Mandalay, Myanmar/Net

Global

Junta Myanmar Lanjutkan Serangan Udara Meski Negara Baru Dilanda Gempa

SENIN, 31 MARET 2025 | 16:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, kelompok perlawanan bersenjata Myanmar yang menentang pemerintahan militer mengklaim bahwa junta militer terus melancarkan serangan udara terhadap kota-kota dan desa-desa, meskipun negara tersebut baru menghadapi bencana besar akibat gempa bumi yang menghancurkan. 

Sekitar 1.700 orang dilaporkan tewas, sementara ribuan lainnya terluka dalam gempa dahsyat yang mengguncang Myanmar pada hari Jumat lalu, 28 Maret 2025.

Persatuan Nasional Karen (KNU), salah satu kelompok etnis tertua yang berperang melawan junta militer sejak kudeta 2021, mengecam keras tindakan militer Myanmar. 


Dalam sebuah pernyataan resmi, KNU menyebut bahwa serangan udara yang dilakukan oleh militer tetap berlangsung, meskipun banyak warga sipil yang tengah berjuang menghadapi kerusakan besar akibat gempa. 

“Junta terus melancarkan serangan udara ke wilayah sipil, bahkan saat penduduk menanggung penderitaan luar biasa akibat gempa bumi,” kata pernyataan dari KNU, seperti dimuat Outlook India pada Senin, 31 Maret 2025. 

Kelompok tersebut juga menyoroti bahwa dalam kondisi normal, militer seharusnya akan mengalihkan perhatian mereka untuk upaya penyelamatan dan bantuan kemanusiaan. 

Sebaliknya, mereka menuduh militer justru lebih memfokuskan diri pada pengerahan pasukan untuk menyerang rakyat Myanmar.

Menurut laporan dari Free Burma Rangers, serangan udara yang dilakukan oleh jet militer dan pesawat nirawak terjadi segera setelah gempa bumi dahsyat tersebut. Negara bagian Karen, yang berdekatan dengan markas besar KNU, menjadi salah satu lokasi yang paling terdampak.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, turut mengungkapkan keprihatinannya atas situasi ini. 

Dalam pertemuan virtual dengan negara-negara ASEAN pada Minggu, Balakrishnan menyerukan gencatan senjata segera untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. 

"Kami menyerukan gencatan senjata segera dan efektif yang akan memfasilitasi upaya pengiriman bantuan kemanusiaan serta memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi dan perdamaian jangka panjang di Myanmar," ujar Balakrishnan dalam sebuah pernyataan.

Gempa bumi yang mengguncang Myanmar pada Jumat lalu tercatat dengan kekuatan 7,7 magnitudo pada kedalaman dangkal sehingga turut dirasakan di negara tetangga, Thailand, dan India. 

Bangunan-bangunan di Myanmar hancur, menyebabkan ribuan orang terjebak dalam reruntuhan.

Sementara itu, kelompok oposisi yang disebut Pemerintah Persatuan Nasional, yang mencakup sisa-sisa pemerintahan yang digulingkan pada 2021, menyatakan bahwa milisi anti-junta di bawah komandonya berjanji akan menghentikan semua aksi militer ofensif selama dua minggu ke depan, sebagai bagian dari upaya untuk meredakan ketegangan dan mendukung upaya penyelamatan.

Namun, situasi tetap tegang di Myanmar, yang sejak 2021 terperangkap dalam perang saudara, di mana berbagai kelompok oposisi bersenjata berjuang untuk menggulingkan kekuasaan militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing.

Konflik ini telah menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Myanmar, dengan banyaknya korban jiwa dan penghancuran infrastruktur.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Baru 10 Jam, Tulisan SBY Soal Politik Liar Tembus 9 Juta Tayangan di X

Rabu, 04 November 2026 | 20:21

Menag Dorong PTKIN Jadi Pelopor Hilirisasi dan Inovasi Teknologi

Rabu, 04 November 2026 | 20:19

Polri Harus Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik di Kasus Listyo Sigit

Rabu, 04 November 2026 | 20:17

Aturan Penyadapan Ilegal di Indonesia, Ini Ancaman Hukuman bagi Pelaku

Rabu, 04 November 2026 | 20:11

Ketum KNPI Minta Penegak Hukum Serius Usut Dugaan Penyadapan Presiden

Rabu, 04 November 2026 | 20:07

Tanggapan Allianz Setelah Digugat Rp5,2 Miliar di PN Jaksel

Rabu, 04 November 2026 | 20:02

Jorindo Indonesia Gandeng Mubarak Dubai Jalin Kerja Sama Operasi Salvage

Rabu, 04 November 2026 | 19:57

4 Kasus Penyadapan Presiden Indonesia, dari Habibie hingga Prabowo

Rabu, 04 November 2026 | 19:52

BRI Kukuhkan 35 Penerima Beasiswa BRI Fellowship Journalism 2026

Rabu, 04 November 2026 | 19:49

Kasus Intimidasi Meningkat, Dewan Pers Tegaskan Komitmen Lindungi Wartawan

Rabu, 04 November 2026 | 19:48

Selengkapnya