Berita

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Maret 2025/RMOL

Presisi

Polda Metro Pastikan Tidak Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta

JUMAT, 28 MARET 2025 | 18:40 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Program pembebasan denda atau pemutihan tunggakan pajak kendaraan yang diterapkan di Jawa Barat tidak berlaku bagi Jakarta.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman menegaskan, hingga kini tidak ada program pemutihan pajak kendaraan di Jakarta.

"Itu (pemutihan) di Jawa Barat," kata Kombes Latif Usman di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Maret 2025.


Depok dan Bekasi masuk ke wilayah hukum Polda Metro Jaya. Namun kedua kota tersebut akan mengikuti kebijakan pemerintah setempat terkait dengan program pemutihan pajak kendaraan.  

"Bekasi, Depok itu ada (pemutihan)," kata Latif.

Program pemutihan pajak kendaraan di Jabar telah berlaku sejak 20 Maret dan akan berakhir pada 30 Juni 2025 mendatang. Program ini diharapkan bisa menarik kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak daerah.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya