Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

OECD Ramal Ekonomi Dunia Melambat Tahun Ini, Tarif AS Jadi Biang Kerok

SELASA, 18 MARET 2025 | 12:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ekonomi global diperkirakan akan mengalami perlambatan dalam dua tahun ke depan akibat kebijakan tarif Amerika Serikat (AS). 

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,1 persen pada 2025 dan semakin melambat ke 3,0 persen pada 2026.

Seperti dikutip dari Bloomberg pada Selasa 18 Maret 2025, OECD menyebut kebijakan tarif AS berpotensi menekan perdagangan internasional dan menciptakan ketidakpastian global. Dampaknya, banyak investor cenderung menahan ekspansi bisnis, sementara masyarakat mengurangi belanja konsumen.


Ekonomi AS sendiri diproyeksikan melambat ke 1,6 persen tahun ini, sementara Kanada diprediksi mengalami perlambatan signifikan. Meksiko bahkan menghadapi ancaman resesi akibat dampak kebijakan perdagangan AS.

OECD juga memperingatkan bahwa peningkatan biaya perdagangan dapat memicu inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan, memaksa bank sentral mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama.

Pekan lalu, pasar saham AS mengalami koreksi signifikan, dengan indeks S&P 500 anjlok 10 persen dari puncaknya pada pertengahan Februari. Meski demikian, Gedung Putih menyatakan bahwa AS tengah memasuki masa transisi sebagai bagian dari upaya mengubah sistem perdagangan global, dan menepis kemungkinan resesi.

Prediksi ini didasarkan oleh para analis OECD yang memperhitungkan tarif 25 persen Washington atas impor baja dan aluminium, serta kenaikan bea masuk sebesar 25 poin persentase terhadap produk Kanada dan Meksiko. Kebijakan ini diperkirakan akan diikuti oleh langkah pembalasan dari negara-negara tersebut.

Selain itu, AS juga menerapkan tarif baru sebesar 20 persen terhadap barang impor dari China, yang langsung dibalas dengan kebijakan serupa oleh Beijing. 

Namun, analisis OECD belum mencakup rencana tarif tambahan yang diusulkan Presiden Donald Trump, termasuk tarif timbal balik global yang masih dalam perdebatan.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya