Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

OECD Ramal Ekonomi Dunia Melambat Tahun Ini, Tarif AS Jadi Biang Kerok

SELASA, 18 MARET 2025 | 12:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ekonomi global diperkirakan akan mengalami perlambatan dalam dua tahun ke depan akibat kebijakan tarif Amerika Serikat (AS). 

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,1 persen pada 2025 dan semakin melambat ke 3,0 persen pada 2026.

Seperti dikutip dari Bloomberg pada Selasa 18 Maret 2025, OECD menyebut kebijakan tarif AS berpotensi menekan perdagangan internasional dan menciptakan ketidakpastian global. Dampaknya, banyak investor cenderung menahan ekspansi bisnis, sementara masyarakat mengurangi belanja konsumen.


Ekonomi AS sendiri diproyeksikan melambat ke 1,6 persen tahun ini, sementara Kanada diprediksi mengalami perlambatan signifikan. Meksiko bahkan menghadapi ancaman resesi akibat dampak kebijakan perdagangan AS.

OECD juga memperingatkan bahwa peningkatan biaya perdagangan dapat memicu inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan, memaksa bank sentral mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama.

Pekan lalu, pasar saham AS mengalami koreksi signifikan, dengan indeks S&P 500 anjlok 10 persen dari puncaknya pada pertengahan Februari. Meski demikian, Gedung Putih menyatakan bahwa AS tengah memasuki masa transisi sebagai bagian dari upaya mengubah sistem perdagangan global, dan menepis kemungkinan resesi.

Prediksi ini didasarkan oleh para analis OECD yang memperhitungkan tarif 25 persen Washington atas impor baja dan aluminium, serta kenaikan bea masuk sebesar 25 poin persentase terhadap produk Kanada dan Meksiko. Kebijakan ini diperkirakan akan diikuti oleh langkah pembalasan dari negara-negara tersebut.

Selain itu, AS juga menerapkan tarif baru sebesar 20 persen terhadap barang impor dari China, yang langsung dibalas dengan kebijakan serupa oleh Beijing. 

Namun, analisis OECD belum mencakup rencana tarif tambahan yang diusulkan Presiden Donald Trump, termasuk tarif timbal balik global yang masih dalam perdebatan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya