Berita

Ilustrasi/Ist

Nusantara

CASN jadi Korban Ketidakpastian Menteri PANRB

KAMIS, 13 MARET 2025 | 09:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menunda pengangkatan Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) tahun 2024 dikritik Analis komunikasi politik, Hendri Satrio.

Berdasarkan data Kementerian PANRB, jumlah CASN hasil seleksi 2024 terdiri atas 248.970 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1.017.111 Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

Menurutnya, komunikasi yang efektif seharusnya telah dilakukan sebelum keputusan penundaan diumumkan. Sehingga tidak ada pegawai yang terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya atau mengubah rencana hidup demi posisi baru.


“Kalau komunikasinya bagus, ini sudah harus dibicarakan sejak awal. Jadi tidak ada yang sudah resign atau pindah tempat kerja karena bersiap untuk jabatan baru,” kata Hensat kepada RMOL, Kamis 13 Maret 2025.

Hensat menyoroti pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik penundaan ini. Publik harus tahu persoalan yang sebenarnya dibalik penundaan  ini.

“Apa karena nggak ada anggaran, atau ada kesalahan perencanaan? Ini harus diungkap ke publik,” tegasnya.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu juga menyinggung bahwa jika anggaran memang menjadi kendala, dampaknya bisa meluas. Nasib calon ASN yang terkatung-katung ini adalah akibat dari kurangnya perencanaan dan komunikasi yang baik Menpan RB.

Oleh karena itu, Hensat mendesak pemerintah untuk segera memberikan klarifikasi yang jelas dan solusi konkret guna mengatasi kekisruhan ini, agar calon ASN tidak terus menjadi korban ketidakpastian.

“Yang penting, jelaskan ke publik apa yang sebenarnya terjadi,” pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya