Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese/Net
Perdana Menteri Anthony Albanese mengecam kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap baja dan aluminium Australia.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang merugikan secara ekonomi dan bukan cara yang pantas untuk memperlakukan sekutu dekat.
Tarif sebesar 25 persen terhadap baja dan aluminium Australia resmi berlaku mulai hari Selasa, 11 Maret 2025 waktu setempat.
Gedung Putih telah mengonfirmasi bahwa tidak akan ada pengecualian bagi Australia atau negara lain terkait tarif ini, yang merupakan bagian dari kebijakan Presiden AS Donald Trump untuk meningkatkan industri manufaktur dalam negeri.
Dalam pernyataannya, Albanese menegaskan bahwa keputusan ini bertentangan dengan hubungan erat antara kedua negara.
"Australia memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Para sahabat perlu bertindak dengan cara yang menegaskan, kepada penduduk kita masing-masing, fakta bahwa kita adalah sahabat," kata Albanese, seperti dimuat
ABC News.Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini merugikan Amerika Serikat sendiri.
"Ini bukan tindakan yang bersahabat. Namun, ini diberlakukan pada setiap negara, itu penting," ujarnya.
Meskipun mengecam kebijakan ini, Albanese memastikan bahwa Australia tidak akan membalas dengan mengenakan tarif serupa terhadap produk-produk AS.
Ia juga mencatat bahwa ekspor baja dan aluminium Australia ke AS hanya mencakup 0,2 persen dari total nilai ekspor Australia, sehingga dampaknya relatif kecil.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini tetap merugikan hubungan kedua negara yang telah terjalin selama lebih dari 70 tahun.
"Ini bertentangan dengan semangat persahabatan abadi kedua negara kita dan pada dasarnya bertentangan dengan manfaat kemitraan ekonomi kita," tambahnya.
Pihak oposisi di Australia, terutama dari Partai Liberal, menilai bahwa pemerintahan Albanese tidak cukup berupaya untuk mendapatkan pengecualian dari tarif tersebut.
Wakil pemimpin Partai Liberal, Sussan Ley, menyebut bahwa Albanese seharusnya membangun hubungan pribadi yang lebih kuat dengan Trump, mengingat kebijakan presiden AS tersebut sering kali bergantung pada hubungan antar individu.
"Satu hal yang kita ketahui tentang pemerintahan Trump adalah bahwa ini tentang hubungan pribadi. Ini tentang membangun jaringan pribadi dan komunikasi satu lawan satu dan itulah yang jelas tidak dilakukan Anthony Albanese," kata Ley.
Menteri Keuangan Bayangan, Jane Hume, juga mendesak Albanese untuk segera menghubungi Trump secara langsung.
"Saya tidak mengatakan ini dengan topi Koalisi saya, saya tidak berbicara tentang hal-hal yang telah salah. Demi anak-anak Anda, anak-anak saya, kemakmuran bangsa di masa depan, inilah saatnya untuk mengangkat telepon dan melakukan sesuatu. Perdana menteri telah gagal melakukan itu," ujarnya
Menanggapi kritik oposisi, Menteri Luar Negeri Penny Wong membela langkah pemerintah dengan menegaskan bahwa mereka telah melakukan upaya diplomasi di berbagai level, termasuk melalui dua panggilan telepon antara Albanese dan Trump.
Ia juga membela peran Duta Besar Australia untuk AS, Kevin Rudd, yang disebutnya telah bekerja keras dalam upaya diplomatik ini.
"Bapak Dutton dan para letnannya sangat cepat melancarkan serangan politik, mereka sangat lambat dalam memperjuangkan lapangan kerja dan pekerja Australia," kata Wong.
Meski tarif ini telah berlaku, pemerintah Australia masih berharap dapat melakukan negosiasi lebih lanjut untuk mencari solusi yang lebih adil bagi kedua negara.
