Analis komunikasi politik Hendri Satrio/Ist
Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat menyoroti dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang merugikan negara hingga Rp193 triliun per tahun pada periode 2018-2023.
Hensat mengaku bertanya-tanya mengapa kasus ini mencuat menjelang pemilu serta siapa saja yang akan dimintai pertanggungjawaban.
"Nah ini misterinya, 2018 sampai 2023. Pemilu tahun 2019 dan 2024. Kasus ini mulai 2018, menjelang Pemilu 2019. Selesainya 2023, jelang Pemilu 2024," kata Hensat lewat kanal YouTube miliknya, Rabu 12 Maret 2025.
Lebih lanjut, Hensat menyoroti posisi direktur utama (Dirut) di perusahaan terkait. Menurutnya, Dirut saat ini, Riva Siahaan, baru menjabat pada 2023. Namun, Dirut sebelumnya yang menjabat sejak 2018 tidak dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Menariknya lagi, saya tidak membela Dirutnya, tapi Riva Siahaan baru jadi Dirut 2023. Nah, Dirut 2018 kok nggak dipanggil Kejaksaan? Komisarisnya bagaimana?" tanya Hensat.
Hensat menekankan bahwa kasus ini harus dikawal tanpa ada kepentingan politik. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam gorengan isu yang hanya menguntungkan pihak tertentu.
Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu juga tertarik membahas grup WhatsApp yang diduga berisi orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Publik pun menunggu pelaku utama kasus ini segera diungkap.
"Saya dapat informasi, orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini nama WhatsApp grupnya 'orang-orang senang'," ungkap Hensat.
Kasus ini kini masih dalam penyelidikan Kejagung. Publik menunggu sejauh mana kasus ini akan diusut, serta siapa saja yang akan dimintai pertanggungjawaban.
"Namanya korupsi, mau gede mau kecil, ngeselin, harus diberantas," tutup Hensat.
