Usai Suntik Dana, Sri Mulyani Wanti-wanti ke Bulog Soal Korupsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pengelolaan Perum Bulog harus dilakukan secara profesional dan bebas dari korupsi, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Pernyataan ini disampaikan setelah pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp16,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Bulog guna memastikan ketersediaan pangan, terutama beras, menjelang Hari Raya Idulfitri.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, dana Investasi di Bulog harus dikelola secara tepat, profesional, dan bebas korupsi untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan nasional," kata Sri Mulyani dikutip dari Instagram resminya, Selasa 11 Maret 2025.

Menurutnya, Bulog memiliki peran strategis dalam stabilisasi harga dan pasokan pangan dengan membeli beras atau gabah dari petani dalam negeri sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. 

"Peran Bulog menjadi sangat penting dan strategis," kata dia.

Dalam mendukung hal ini, Kemenkeu telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/2025 yang menunjuk Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP).