Kolase foto Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PANRB Rini Widyantini/RMOL
Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang menunda pengangkatan Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 terus menuai kritik.
Direktur Eksekutif Politic and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai kebijakan Menteri PANRB Rini Widyantini ini sangat bermasalah.
Padahal, menurutnya, DPR sudah menyetujui pengangkatan CASN dan PPPK tersebut di tahun ini.
“Menteri seperti ini tidak kompeten, tidak
expert dan
no smart,” kata Jerry dalam keterangannya, Minggu, 9 Maret 2025.
“Kalau memang terjadi penundaan atau bahkan lebih buruk lagi, tidak jadi diangkat, sebaiknya presiden copot saja menteri yang tidak becus ini,” tambahnya.
Jerry menyampaikan, seharusnya pengangkatan dilakukan mulai gelombang pertama, diikuti oleh gelombang kedua. Jangan sampai ada permainan dan masuknya nama-nama baru dalam daftar CASN atau PPPK yang akan dilantik.
“Skala prioritas harus diperhatikan dan komitmen pemerintah tahun ini akan diangkat. Dan PPPK ini kan tidak masuk dalam efisiensi anggaran. Harusnya SK sudah terbit untuk tahap pertama. Tak ada alasan secara mendadak terjadi perubahan. Jadi tahap kedua itu lain jangan disamakan,” tegasnya.
Apalagi, lanjut dia, ada banyak keluhan bahwa PPPK ini tidak digaji sejak Oktober 2024. Ia menyatakan bahwa tidak mungkin PPPK baru bisa menerima gaji menunggu setelah dilakukan pengangkatan, yang seperti disampaikan Kemenpan RB pada tahun 2026.
“Jadi harus ada keputusan untuk SK dari PPPK. Kasihan kan mereka, sudah mengabdi lama. Lagipula, kejadian ini akan membuat tingkat kepercayaan kepada Presiden Prabowo akan menurun,” tandas Jerry.
