Pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid/Ist
Kejaksaan Agung (Kejagung) jangan berpolitik dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, produk kilang, sub holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKSM yang menyeret nama pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid.
Demikian penegasan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Minggu 9 Maret 2025.
Terlebih, lanjut Dedi, dalam temuan tim penyidik Kejagung, terindikasi ada keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Kejagung harus fokus hingga ke jaringan keluarga Riza Chalid, bahkan ke jaringan keluarga Erick Tohir," kata Dedi.
Dedi berharap Kejagung tidak cuma menangkap Riva Siahaan, Yoki Firnandi, Muhammad Kerry Andrianto Riza, Agus Purwono, Gading Ramadhan Joedo, Sani Dinar Saifuddin, Dimas Werhaspati, serta dua nama terbaru yang disebut, Maya Kusmaya dan Edward Corne.
Namun, lanjut Dedi, biang kerok dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, produk kilang, sub holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama juga perlu diusut dan diperiksa tim penyidik.
"Jangan sampai Kejagung berpolitik dengan menambah isu baru yang potensial memgaburkan beberapa pelaku utama atau secara sengaja merekayasa untuk menghindari pihak utama," tutup Dedi.
Diketahui, Mohammad Riza Chalid tersenggol kasus korupsi tata kelola minyak mentah karena anaknya, Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa telah ditetapkan sebagai tersangka.
Penyidik Kejagung juga sudah menggeledah rumah dan kantor Riza Chalid di Jakarta, Selasa 25 Februari 2025.
Penggeledahan dilakukan di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan lantai 20 Gedung Plaza Asia, Jakarta Pusat satu hari setelah Kejagung menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, Senin 24 Februari 2025.
