Pertemuan antara BKPM dan Kemnaker yang membahas penguatan tenaga kerja untuk tarik minat investasi di Jakarta/BKPM.go.id
Kualitas tenaga kerja perlu ditingkatkan agar lebih banyak menarik minat investor.
Terkait hal itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyusun perjanjian kerja sama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat 7 Maret 2025, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengatakan ia telah membahas penguatan sinergi bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli
Ia bersama Yassierli sepakat tentang pentingnya menyiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tuntutan industri modern.
Dengan semakin meningkatnya investasi, terutama di sektor hilirisasi, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
Menurut Rosan, kerja sama antara dua kementerian ini dilakukan melalui optimalisasi pelatihan serta pemanfaatan data untuk kebijakan yang lebih berbasis kebutuhan industri.
Rosan mengungkapkan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Dalam lima tahun yang akan datang, realisasi investasi akan menciptakan lapangan pekerjaan baru sebanyak 2,8 hingga 2,9 juta tenaga kerja per tahun.
"Untuk tahun lalu saja, dari realisasi investasi sebesar Rp1.700 triliun, tenaga kerja yang tercipta adalah 2,45 juta orang. Kami melihat pada tahun ini sampai lima tahun ke depan, tenaga kerja yang tercipta per tahun secara rata-rata mencapai 2,8-2,9 juta orang," ujar Rosan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sudah memiliki infrastruktur pelatihan yang siap.
"Kami memiliki 303 Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia, yang bisa kita manfaatkan untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri," kata Yassierli.
Lebih lanjut, Yassierli juga menyoroti pentingnya sertifikasi tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja nasional maupun internasional.
"Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui secara profesional. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di bawah Kemnaker siap menjamin kualitas tenaga kerja yang tersertifikasi agar dapat bersaing secara nasional maupun internasional," jelasnya.
