Kanada dan Amerika Serikat telah menawarkan suaka kepada 48 etnis Uighur yang telah ditahan di Thailand selama lebih dari satu dekade.
Namun, pemerintah Thailand memilih untuk mendeportasi mereka secara diam-diam ke Tiongkok minggu lalu, sebuah langkah yang menuai kritik internasional.
Menurut laporan Reuters pada Rabu, 5 Maret 2025, tawaran pemukiman kembali dari Kanada dan AS tidak diambil oleh Thailand karena kekhawatiran akan reaksi dari Tiongkok.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa pemerintahnya telah berulang kali menawarkan solusi bagi para Uighur tersebut.
"Amerika Serikat telah bekerja sama dengan Thailand selama bertahun-tahun untuk menghindari situasi ini, termasuk dengan secara konsisten dan berulang kali menawarkan untuk memukimkan kembali warga Uighur di negara lain, termasuk, pada satu titik, Amerika Serikat," kata pejabat AS tersebut.
Selain AS dan Kanada, Australia juga dikabarkan telah menawarkan suaka kepada kelompok Uighur ini. Tetapi, semua tawaran tersebut tidak pernah diajukan secara resmi oleh Thailand kepada warganya, menurut beberapa sumber diplomatik.
Wakil Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, membela keputusan deportasi tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintahnya menunggu lebih dari 10 tahun tanpa ada tawaran konkret dari negara lain.
"Kami menunggu selama lebih dari 10 tahun, dan saya telah berbicara dengan banyak negara besar, tetapi tidak ada yang memberi tahu saya secara pasti," kata Phumtham.
Sementara itu, mantan Duta Besar Thailand untuk Kanada dan AS, Pisan Manawapat, mengungkapkan bahwa setidaknya tiga negara telah menawarkan pemukiman kembali bagi Uighur tersebut, tetapi pemerintah Thailand enggan mengambil keputusan yang dapat memperburuk hubungan dengan Tiongkok.
"Kami tidak ingin membuat marah Tiongkok," kata Pisan, seraya menyoroti hubungan perdagangan dan bisnis yang erat antara Bangkok dan Beijing.
Keputusan Thailand untuk mendeportasi para Uighur ini memicu reaksi keras dari berbagai kelompok hak asasi manusia dan PBB.
Para pakar hak asasi manusia PBB memperingatkan bahwa kelompok tersebut menghadapi risiko penyiksaan, perlakuan buruk, dan "kerugian yang tidak dapat diperbaiki" di Tiongkok.
Australia pun mengecam tindakan Thailand ini. Menteri Luar Negeri Penny Wong menyatakan bahwa pemerintahnya "sangat tidak setuju" dengan keputusan tersebut.
Sementara itu, Kedutaan Besar China di Bangkok dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa mereka hanya memulangkan "40 migran ilegal China yang tidak melakukan kejahatan serius" agar bisa kembali berkumpul dengan keluarga mereka.
Setelah deportasi dilakukan, badan pengungsi PBB mengeluarkan pernyataan bahwa mereka telah berulang kali dilarang mengakses kelompok Uighur ini oleh otoritas Thailand.
Seorang sumber menyebutkan bahwa karena larangan tersebut, badan pengungsi tidak dapat memproses status mereka sebagai pencari suaka, yang pada akhirnya memperumit proses pemukiman kembali mereka.
Kini, nasib para Uighur yang telah dideportasi ke Tiongkok masih menjadi perhatian global. Beberapa pihak mendesak agar Thailand dan negara-negara lain lebih proaktif dalam melindungi hak-hak para pengungsi Uighur yang masih tertahan.
