Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung/Ist
Sikap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam menghadapi banjir yang merendam 62 RT dan sejumlah ruas jalan, dinilai kesatria dan bertanggung jawab.
Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad mengatakan, alih-alih mencari kambing hitam, Pramono dengan tegas tidak mau menyalahkan siapa pun meski banjir yang terjadi di Jakarta 90 persen disebabkan kiriman dari wilayah hulu.
"Ini adalah bentuk keteladanan kepemimpinan, Mas Pram juga memberikan respons sebagai tanggung jawab Pemprov DKI untuk mengatasi banjir di Jakarta," kata Syaiful dalam keterangannya, Rabu 5 Maret 2025.
Syaiful menjelaskan, untuk mengatasi persoalan banjir perlu kembali dilakukan evaluasi dan langkah yang lebih konkret, karena Jakarta dilintasi tiga belas aliran sungai.
"Tidak hanya persoalan tata ruang, tapi upaya-upaya preventif pencegahan banjir perlu disinergikan dengan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan atas tiga belas sungai itu," kata Syaiful.
Menurutnya, fungsi Bendungan Ciawi dan Sukamahi perlu dievaluasi dengan terjadinya banjir kiriman dari wilayah hulu yang tidak hanya melanda Jakarta.
"Saya mengusulkan agar sebaiknya Pemprov DKI membangun bendungan besar di daerah perbatasan Jakarta dan Depok yang dekat aliran Kali Ciliwung," kata Syaiful.
Syaiful juga mendorong agar pengelolaan atau manajemen pintu air Sodetan Ciliwung dapat diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Supaya dalam koordinasi yang sama agar memudahkan pengaturan atau kebijakan yang diperlukan untuk melakukan manajemen air Kali Ciliwung oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta," kata Syaiful.
Syaiful menambahkan, untuk melakukan akselerasi penanganan berbagai persoalan krusial di Jakarta perlu segera dilakukan revisi Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026.
"Melalui revisi ini akan lebih dapat mengakomodir visi, misi dan program Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030," pungkas Syaiful.
