Akademisi: Pembahasan RUU Polri, TNI dan Kejaksaan Seharusnya Terbuka

JUMAT, 28 FEBRUARI 2025 | 21:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU), yaitu tentang Polri, TNI, dan Kejaksaan seharusnya bisa dilakukan DPR bersama pemerintah secara terbuka dan transparan.

Dikatakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Ali Syafaat, pembahasan RUU-RUU ini cenderung tertutup. Pasalnya, untuk mendapatkan draft resmi 3 RUU itu dia rasa sulit.

"Padahal harusnya pembuatan undang-undang harusnya terbuka dan pembahasan yang tertutup pasti bermasalah," ujar Ali Syafaat dalam keterangan tertulis, Jumat 28 Februari 2025.

Ali menyampaikan, ketiga RUU itu berpotensi memunculkan autocratic legalisme yakni menggunakan instrumen hukum dengan sikap otoriter.

Dia menekankan, aturan hukum yang dibuat tujuannya adalah untuk perlindungan hak, meliputi kemanusiaan dan keadilan.

Karena itu kekuasaan harus diatur, menurutnya, karena pelanggaran hak terjadi karena adanya kelompok, lembaga atau apapun yang sifatnya memiliki kuasa atas yang lain.

"Dalam perkembangannya ternyata hukum dijadikan untuk melegitimasi kekuasaan dan dibuat seolah sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, ini yang dikatakan sebagai autocratic legislation," pungkasnya.

Berita

Politik

Akademisi: Pembahasan RUU Polri, TNI dan Kejaksaan Seharusnya Terbuka

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Paling Rumit kalau Ijazah Palsu Dipaksakan Asli

Giliran Bendahara KONI Kota Madiun Digarap KPK

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

In Memorian Try Sutrisno: Pemikiran dan Dedikasi

Cek Jadwal One Way, Ganjil-Genap, dan Contra Flow Mudik Lebaran 2026

Lebaran di Ambang Kelangkaan BBM

Konflik Iran-Israel Bisa Bikin Harga BBM Naik

Benahi Tol Sumatera Jelang Mudik 2026

Budi Karya Sumadi Tiga Kali Mangkir Dipanggil KPK

Ayatollah Alireza Arafi dan Masa Depan Republik Islam Iran

Waka MPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Gejolak Selat Hormuz pada APBN

Adkasi Minta Evaluasi Kebijakan Transfer Keuangan Daerah

5 Destinasi Terbaik untuk Merayakan Cap Go Meh 2026 di Indonesia