Berita

Ilustrasi/Ist

Politik

Kejagung Bersih-bersih Mafia Migas, Pertamina Harus Tetap Kuat

KAMIS, 27 FEBRUARI 2025 | 21:32 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kejaksaan Agung (Kejagung) menuai apresiasi saat mengungkap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang menyeret jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga serta pengusaha migas Kerry Chalid. 

Menurut Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, tindakan Kejagung ini merupakan bagian dari upaya serius dalam memberantas mafia migas yang selama ini merugikan negara.

"Kami mendukung penuh Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas kasus ini. Mafia migas harus diberantas demi terciptanya tata kelola industri energi yang lebih transparan dan akuntabel," ujar Rasminto dalam keterangannya, Kamis, 27 Februari 2025. 


Lebih lanjut, ia menekankan bahwa aksi bersih-bersih di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini merupakan langkah positif untuk memastikan perusahaan negara yang vital itu dapat dikelola lebih baik. 

"Penataan kelembagaan Pertamina harus dilakukan tanpa mengorbankan peran strategis Pertamina sebagai tulang punggung energi nasional," ungkapnya. 

Lanjut dia, jangan sampai upaya penegakan hukum ini justru melemahkan perusahaan yang selama ini menjadi pilar ketahanan energi Indonesia.

Rasminto menuturkan, sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, Pertamina memiliki peran vital dalam menjaga pasokan bahan bakar nasional. 

"Dengan jaringan distribusi yang luas, Pertamina memastikan ketersediaan BBM hingga ke pelosok negeri, termasuk program BBM Satu Harga yang memberikan akses energi setara bagi masyarakat di daerah terpencil," jelasnya. 

Lanjut dia, Pertamina juga berperan penting dalam pengembangan energi hijau melalui anak perusahaannya, Pertamina New & Renewable Energy (PNRE). 

"Pertamina juga gencar mengembangkan energi terbarukan seperti biofuel, tenaga surya, dan hidrogen. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060," jelasnya lagi. 

Ia juga mengingatkan bahwa Pertamina sebagai institusi tidak boleh menjadi korban, karena peran strategisnya dalam pembangunan nasional harus tetap dijaga.

"Kita harus mendukung penegakan hukum, tetapi juga harus dapat memastikan bahwa Pertamina tetap kuat dan tidak tergerus akibat kasus ini. Reformasi di tubuh BUMN harus berjalan, namun jangan sampai menghancurkan institusi yang selama ini telah berjasa bagi negara,” ungkapnya.

Masih kata Rasminto, kasus ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pekerja Pertamina dalam menghadapi hajat besar mayoritas masyarakat Indonesia seperti persiapan bulan puasa dan Idulfitri. 

"Jangan sampai persiapan para pekerja Pertamina terganggu dalam menghadapi hajat besar mayoritas masyarakat Indonesia pada bulan puasa dan Idulfitri demi menjamin ketersediaan dan kemudahan distribusi BBM dan LPG," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

13 Langkah Komprehensif Kuatkan Rupiah

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:11

Dua Guru Magelang Didakwa Korupsi Modus Pungli Peserta PPG

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:00

Bukan Dapur Asal Ngebul

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:26

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

Putusan MK soal Keterwakilan Kuota Perempuan Berikan Keadilan Gender

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:14

Syafrin Liputo Dituntut Bawa Jaksel Lebih Maju, Inklusif, dan Sejahtera

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:01

2.081 Polisi Kawal Ketat Piala AFF U-19 2026

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:22

Korban Kebakaran Kemayoran

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:19

Multipolaritas Harus Jadi Jalan Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:09

KDM Sikat PKL Usai 30 Tahun Berkuasa di Bandung

Rabu, 03 Juni 2026 | 03:45

Selengkapnya