Berita

Anggota KPU, August Mellaz/RMOL

Politik

KPU Masih Kaji Anggaran PSU Pilkada

SELASA, 25 FEBRUARI 2025 | 20:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengenai anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di beberapa wilayah pemilihan.

Hal itu disampaikan Anggota KPU, August Mellaz dalam keterangan tertulis yang disampaikannya melalui aplikasi pesan singkat kepada wartawan, pada Selasa, 25 Februari 2025.

Dia menjelaskan, untuk saat ini KPU tengah melakukan pengkajian sejumlah putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024, yang putusannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk 24 perkara yang harus melaksanakan PSU dari 26 perkara yang dikabulkan.


"KPU sedang mengkaji, baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya," ujar Mellaz.

Dia memastikan, setelah pengkajian selesai dilakukan KPU RI, maka akan dilanjutkan koordinasi dengan KPU daerah yang harus melaksanakan putusan MK termasuk PSU.

Baru kemudian pasca langkah itu, ditegaskan mantan Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) itu, KPU RI bakal membahas kesiapan pelaksanaan PSU dengan Kemendagri.

"Setelah kajian kebijakan dan teknis penyelenggaraan tersebut selesai, maka koordinasi lebih lanjut juga dilakukan dengan Kemendagri," demikian Mellaz menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya