Kapoksi VIII Fraksi PDIP DPR Selly Andriany Gantina menekankan tidak ada dikotomi antara profesi guru yang kini ada di tiga lembaga yaitu Kemenristek Dikti, Kemendikdasmen, dan Kemenag.
"Tidak boleh ada dikotomi antara Lembaga. Pemerintah harus memberikan proporsional yang layak antara Madrasah dengan sekolah reguler,” tegas Selly Gantina di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Selasa, 25 Februari 2025.
Berkaca dari pemotongan dana Bos yang terjadi di Kementerian Agama, Selly Gantina melihat kondisi saat ini tak selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani yang ingin memberikan Pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia.
Salah satunya adalah memastikan bahwa madrasah atau sekolah keagamaan mendapat perhatian yang setara dalam sistem pendidikan formal. Karena itulah, Fraksi PDIP berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan di madrasah, khususnya terkait pemotongan dana BOS di Kementerian Agama.
Di sisi lain, mantan Bupati Cirebon ini menyoroti pemotongan dan masih kurang sejahteranya guru di lingkungan Kementerian Agama tak selaras dengan 5 poin Asta Cita Prabowo khususnya poin 4 yaitu meningkatkan pendidikan dan layanan kesehatan.
Dukungan terhadap pesantren dan sekolah berbasis agama, termasuk insentif bagi guru-guru agama dan peningkatan fasilitas madrasah.
"Ini menjadi perhatian kita semua. Karena cikal bakal dari pergerakan kemerdekaan bangsa juga disumbang dari gerakan di sektor agama, sebagai contoh Sarekat Islam dan peristiwa resolusi jihad. Agar sektor keagamaan menjadi perhatian bagi kita semua terkait Pendidikan di bawah Kementerian Agama,” ujarnya.
Begitupun dengan jumlah guru madrasah yang mencapai 390 ribu orang di bawah Kemenag, Selly Gantina menyarankan perlu adanya skenario untuk meningkatkan jenjang karir guru agama. Sebab sejauh ini ada 200 ribu lebih guru agama yang belum bersertifikasi di Madrasah.
"Artinya kami perlu merumuskan secara matang. Agar tidak gegabah karena menyangkut Kesejahteraan guru dan bangsa Indonesia, terutama anak-anak kita," tegasnya.
Selain itu, Selly menegaskan Fraksi PDIP Komisi VIII DPR akan terus memperjuangkan agar kebijakan pendidikan di Indonesia berjalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga pendidik, termasuk di madrasah dan sekolah berbasis agama.
Tidak hanya terkait pemotongan dana BOS di Kementerian Agama, tetapi juga memastikan program-program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat disalurkan secara proporsional bagi seluruh siswa, tanpa memandang latar belakang sekolah mereka.
"Dengan semangat gotong royong dan keberpihakan kepada pendidikan berkualitas, Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan guru dan masa depan generasi muda Indonesia,” tutupnya.
