Berita

Penulis sekaligus Penasihat Taman Bacaan Masyarakat, Maman Suherman/RMOL

Politik

Pemerintah Diminta Tempuh Dialog Tanggapi Tagar Indonesia Gelap

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 17:31 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Pemerintah seharusnya tidak reaktif dalam menghadapi narasi atau tagar 'Indonesia Gelap' yang akhir-akhir ini banyak dibahas di media sosial.

Bahkan, ada kalangan mahasiswa yang melakukan demonstrasi dengan mengambil tema 'Indonesia Gelap'.

"Satu hal yang saya lihat bahwa para pejabat jangan terlalu reaktif terhadap hal-hal seperti ini," kata Penulis sekaligus Penasihat Taman Bacaan Masyarakat, Maman Suherman kepada redaksi pada Senin, 24 Februari 2025.


Lanjut mantan jurnalis itu, seharusnya aparat pemerintah mengindahkan pernyataan Presiden Prabowo yang terbuka terhadap kritik.

"Kan Pak Prabowo sendiri sangat terbuka dari awal mengatakan siap dikritisi dan lain sebagainya," ungkapnya.

Seharusnya, kritik itu diakomodir melalui diskusi dan dialog yang interaktif dua arah.

"Harusnya justru disambut untuk kemudian diarahkan dialog, bukan kalau Indonesia gelap lu mau kabur ke luar negeri kabur aja, jangan balik dan lain sebagainya ya akan menjadi kayak menyiram minyak ke dalam api malah makin heboh, orang makin emosi," jelas Maman.

Lewat jalan dialog itu, ia yakin pemerintah mengetahui apa yang dimaksud para mahasiswa.

Seperti diketahui bersama, massa BEM SI dan mahasiswa lainnya menggelar aksi 'Indonesia Gelap' di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Februari 2025 dan Jumat, 21 Februari 2025.

Dalam aksi ini, BEM SI membawa sembilan poin tuntutan, yakni: Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis, Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah, Tolak Dwifungsi TNI, Sahkan RUU Perampasan Aset, Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional, Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat dan Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya