Berita

Kepala Daerah mengikuti Retreat/Ist

Politik

Absen Retret, Kepala Daerah PDIP Pertegas "Petugas Partai"

MINGGU, 23 FEBRUARI 2025 | 15:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Puluhan kepala daerah dari PDIP kompak tidak mengikuti retret yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Ketidakhadiran ini lantaran adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kader partainya yang dilantik menjadi Kepala Daerah untuk menunda perjalanan menuju retret yang dijadwalkan pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang. 

Instruksi tersebut berkaitan dengan situasi hukum yang tengah dihadapi Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Pengamat politik Adi Prayitno memandang kepala daerah dari PDIP dihadapkan pada dilema antara tugas sebagai pejabat publik dan loyalitas terhadap keputusan partai. 

"Ini menunjukkan bahwa PDIP kader-kadernya yang menjadi kepala daerah adalah petugas partai," kata Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu 23 Februari 2025.

Di sisi lain, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga mengatakan semua kader partai politik sesungguhnya adalah petugas partai. Buktinya, tidak ada kader yang berani menentang keputusan partainya.

Label petugas partai yang sering kali digunakan partai berlambang banteng moncong putih digunakan untuk menggambarkan kesetiaan kader-kadernya kepada keputusan partai.

"Jadi soal petugas partai ini terjadi pada semua partai politik, meski harus kita akui yang menyebut terang-terangan kadernya sebagai petugas partai hanyalah PDIP," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya