Berita

Retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang/Net

Politik

Zulhas Tegaskan Retret Kepala Daerah Bukan Buat Partai

MINGGU, 23 FEBRUARI 2025 | 08:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut bahwa program retret pemerintah pusat bukan semata-mata untuk kepentingan partai tapi untuk kepentingan negara.

"Karena begini ya, pemerintah itu kan ada kabupaten, ada provinsi, ada menteri tentu di bawah komando bapak presiden," kata Zulhas di halaman Gedung Nusantara, Komplek DPR, Minggu, 23 Februari 2025.

Ia mencontohkan jika pemerintah ingin swasembada pangan maka perlu koordinasi yang baik antara pusat dan daerah untuk menggarap lahan sawah yang akan dijadikan tempat untuk swasembada pangan.


"Jadi ada menko, ada presiden di paling atas. Inpres gitu. Jadi ini kan satu tim, satu kesatuan, mulai dari komandannya bapak presiden tentu, yang berdaulat kan rakyat sudah memberikan kedaulatan kepada presiden langsung sampai ke lurah tuh, sampai ke desa," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus satu tim. Lantaran ketika ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat maka perlu adanya sinkronisasi antara pusat dan daerah melalui retret.

"Jadi ini satu tim, nah kalau ada satu tim   di bawah yang tidak searah, nah itu nggak bisa, ngak bisa swasembada pangan, irigasi, bupati ngawasin, gak dibangun, gak dikerjakan, atau udah dikerjakan begitu panen gak diurus oleh desa kecamatan, nggak bisa," bebernya.

"Jadi ini suatu kesatuan, dan cara paling bagus untuk menyatukan misi persepsi itu retret, udah. Jadi bukan untuk partai, ini untuk rakyat sebetulnya," tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya