Berita

Retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang/Net

Politik

Zulhas Tegaskan Retret Kepala Daerah Bukan Buat Partai

MINGGU, 23 FEBRUARI 2025 | 08:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut bahwa program retret pemerintah pusat bukan semata-mata untuk kepentingan partai tapi untuk kepentingan negara.

"Karena begini ya, pemerintah itu kan ada kabupaten, ada provinsi, ada menteri tentu di bawah komando bapak presiden," kata Zulhas di halaman Gedung Nusantara, Komplek DPR, Minggu, 23 Februari 2025.

Ia mencontohkan jika pemerintah ingin swasembada pangan maka perlu koordinasi yang baik antara pusat dan daerah untuk menggarap lahan sawah yang akan dijadikan tempat untuk swasembada pangan.


"Jadi ada menko, ada presiden di paling atas. Inpres gitu. Jadi ini kan satu tim, satu kesatuan, mulai dari komandannya bapak presiden tentu, yang berdaulat kan rakyat sudah memberikan kedaulatan kepada presiden langsung sampai ke lurah tuh, sampai ke desa," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus satu tim. Lantaran ketika ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat maka perlu adanya sinkronisasi antara pusat dan daerah melalui retret.

"Jadi ini satu tim, nah kalau ada satu tim   di bawah yang tidak searah, nah itu nggak bisa, ngak bisa swasembada pangan, irigasi, bupati ngawasin, gak dibangun, gak dikerjakan, atau udah dikerjakan begitu panen gak diurus oleh desa kecamatan, nggak bisa," bebernya.

"Jadi ini suatu kesatuan, dan cara paling bagus untuk menyatukan misi persepsi itu retret, udah. Jadi bukan untuk partai, ini untuk rakyat sebetulnya," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya