Berita

Bank Sentral Rusia (CBR)/Net

Dunia

Bank Sentral Rusia Ngaku Belum Ada Pembahasan Pencabutan Sanksi dengan AS

SABTU, 22 FEBRUARI 2025 | 07:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank Sentral Rusia (CBR) menyatakan bahwa belum ada perundingan dengan pemerintah AS mengenai pencabutan sanksi ekonomi atau pembekuan cadangan devisa Rusia dengan Amerika Serikat (AS), yang dijatuhkan atas konflik Ukraina.

"Bank sentral tidak berpartisipasi dalam negosiasi semacam itu. Saya tidak mengetahui hal ini," kata Gubernur CBR, Elvira Nabiullina, di sela-sela forum 'Keamanan Siber dalam Keuangan' di Ekaterinburg, dikutip dari RT, Sabtu 22 Februari 2025. 

Sebelumnya, Washington telah mengisyaratkan bahwa pencabutan sanksi dapat menjadi bagian dari proses perdamaian untuk mengakhiri permusuhan, yang menyebabkan spekulasi di media tentang kemungkinan adanya diskusi.


Sejak peningkatan konflik pada Februari 2022, Barat telah memberlakukan sanksi berat terhadap Rusia. Diperkirakan ada 300 miliar Dolar AS milik bank sentral Rusia yang masih dibekukan di tempat penyimpanan dana asing, terutama di AS dan Uni Eropa.

Baru-baru ini, terjadi pertemuan tingkat tinggi antara Moskow dan Washington di Arab Saudi. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa pencabutan sanksi perlu dibahas untuk mencapai solusi yang "abadi dan berkelanjutan" bagi konflik Ukraina. 

"Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa, untuk mengakhiri konflik apa pun, harus ada konsesi yang dibuat oleh semua pihak," katanya.

Hal itu memicu reaksi keras dari Uni Eropa. Negara-negara anggota menuduh Washington membuka dialog dengan Moskow tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dan mengecualikan Brussels dari negosiasi. 

Sebagai respons, Uni Eropa dengan cepat menyetujui paket sanksi ke-16 terhadap Rusia, yang mencakup larangan impor aluminium Rusia secara bertahap dan pembatasan lebih lanjut pada ekspor minyak mentah. 

Langkah-langkah ini diambil untuk mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Rusia, terlepas dari kemungkinan perubahan kebijakan sanksi oleh AS. 

Kremlin telah berulang kali mengecam sanksi Barat sebagai tindakan ilegal dan menekankan bahwa pembatasan tersebut gagal mengganggu stabilitas ekonomi Rusia atau mengisolasinya dari sistem keuangan global.

Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan pada Kamis bahwa AS siap untuk meningkatkan atau menghapus sanksi berdasarkan kesediaan Kremlin untuk bernegosiasi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya