BPKH Gandeng PBNU Tingkatkan Literasi Keuangan Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam upaya meningkatkan literasi keuangan haji di Indonesia. 

Sinergi ini diresmikan dalam kunjungan BPKH ke kantor PBNU di Jakarta pada Rabu 19 Februari 2025 yang juga bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan bahwa kolaborasi dengan PBNU menjadi langkah untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan haji.

"Kolaborasi dengan PBNU adalah langkah kunci untuk memastikan pengelolaan keuangan haji yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan umat," ujarnya dalam keterangan resmi.

Selain meningkatkan literasi keuangan haji, BPKH juga meminta dukungan PBNU dalam revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji agar lebih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Revisi ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola haji sehingga lebih transparan dan memastikan kepentingan umat tetap terjamin.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyambut inisiatif BPKH dan menyatakan kesiapan PBNU untuk mendukung upaya peningkatan literasi keuangan haji, pemberdayaan ekonomi umat, serta pendampingan bagi calon jamaah haji.

Sebagai tindak lanjut, BPKH dan PBNU juga sepakat menyusun memorandum of understanding (MoU) yang mencakup berbagai bidang kerja sama, seperti edukasi keuangan haji, fatwa terkait keuangan haji, riset, serta penguatan kelembagaan.

Adapun pertemuan ini turut dihadiri oleh anggota Badan Pelaksana BPKH, termasuk Sulistyowati, Acep Riana Jayaprawira, dan Arief Mufraini, serta jajaran pengurus PBNU.