UU Kejaksaan Rawan Abuse of Power

Hak imunitas jaksa dalam Pasal 8 ayat 5 di UU Kejaksaan berpotensi menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

Pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting mengatakan, Pasal 8 ayat 5 menyebutkan bahwa pemanggilan dan penahanan terhadap seorang jaksa yang melakukan tindak pidana harus melalui persetujuan atau izin Jaksa Agung.

"Bisa jadi jaksa yang diduga melakukan pidana kabur apabila perlu ada izin Jaksa Agung terlebih dahulu,” kata Jamin dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 19 Februari 2025.

Selain itu, Pasal 8 ayat 5 juga bisa dimaknai bahwa aparat penegak hukum lain tunduk pada Jaksa Agung.

“Seperti polisi, hakim, dan lainnya akan menundukkan diri kepada Jaksa Agung,” jelasnya.

Oleh karenanya, keberadaan pasal tersebut dalam UU 11/2021 tentang Kejaksaan itu perlu ditinjau ulang. Sebab imunitas jaksa bisa membuat mereka kebal terhadap penegakan hukum.

”Hak imunitas jaksa dalam sistem peradilan pidana menuai kontroversi karena dikhawatirkan jaksa punya kekebalan ketika melakukan suatu perbuatan pidana,” pungkasnya.