Berita

Wakil Menteri Latif Nazari dari Kementerian Ekonomi Pemerintah Taliban/Net

Dunia

Pertama dalam Sejarah, Pejabat Tinggi Taliban Kunjungan ke Jepang

SELASA, 18 FEBRUARI 2025 | 15:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pejabat tinggi dari pemerintahan sementara Taliban telah tiba di Jepang, menandai kunjungan pertama mereka ke negara tersebut sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021. 

Mengutip Kyodo News pada Selasa, 18 Februari 2025, kunjungan tersebut dilakukan atas undangan Nippon Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Tokyo.

Dikatakan bahwa tujuan Nippon Foundation mengundang Taliban ialah mencari wawasan mengenai pembangunan masa depan Afghanistan. 


"Kami ingin para pejabat Taliban menyadari perlunya menerima bantuan kemanusiaan secara luas bagi orang-orang yang rentan dari komunitas internasional," ujar perwakilan Nippon Foundation.

Meski demikian, yayasan tersebut tidak mengungkapkan rincian jadwal delegasi selama seminggu dengan alasan keamanan.

Salah satu pejabat delegasi Taliban, Latif Nazari, menyatakan melalui platform media sosial X bahwa pemerintahan sementara Afghanistan berupaya membangun hubungan yang bermartabat dengan komunitas internasional. 

"Kami menginginkan interaksi yang bermartabat dengan dunia untuk Afghanistan yang kuat, bersatu, maju, sejahtera, dan menjadi anggota aktif masyarakat internasional," tulis Nazari.

Sementara itu, pemerintah Jepang juga memberikan perhatian terhadap kunjungan ini. 

Perwakilan Kementerian Luar Negeri Jepang untuk Afghanistan, Toshihide Ando dijadwalkan bertemu dengan delegasi Taliban. 

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, menyatakan bahwa meskipun kunjungan tersebut diatur oleh kelompok swasta, pertemuan ini memiliki makna penting. 

"Kunjungan ini mendukung upaya pemerintah Jepang untuk mendorong perubahan dalam rezim Taliban, khususnya dalam isu hak asasi manusia," kata Hayashi.

Taliban kembali memegang kekuasaan di Afghanistan setelah penarikan pasukan asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada tahun 2021. 

Sejak saat itu, mereka memimpin di bawah pemerintahan sementara, meskipun belum ada negara yang mengakui pemerintahan mereka secara resmi.

Jepang sendiri telah memindahkan misi diplomatiknya dari Kabul ke Doha, ibu kota Qatar, sebagai tanggapan atas situasi politik di Afghanistan. 

Namun, diplomat Jepang tetap mengadakan pertemuan rutin dengan pejabat Taliban dan kini menjalankan misinya kembali dari Kabul. 

Jepang juga telah memberikan bantuan kemanusiaan senilai jutaan dolar kepada Afghanistan di bawah pemerintahan sementara Taliban.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya