Berita

Aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD Jabar, Senin 17 Februari 2025/RMOLJabar

Nusantara

Ratusan Mahasiswa di Bandung Tuntut Batalkan Wacana Kampus Kelola Tambang

SELASA, 18 FEBRUARI 2025 | 04:25 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung melakukan aksi di depan Gedung DPRD Jabar, Senin, 17 Februari 2025. Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan kebijakan pengelolaan tambang oleh kampus dan menjadikan pendidikan sebagai elemen yang lebih prioritas daripada makan bergizi gratis (MBG). 

Salah satu mahasiswa yang ikut aksi, Rizki, menyebut aksi tersebut merupakan respons dari kebijakan pemerintah terkait Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, yang memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang.

Mereka meminta pihak DPRD Jawa Barat keluar untuk mendengarkan aspirasi dan menyampaikan kepada pemerintah pusat. 


“Kita meminta agar pemerintah membatalkan kebijakan pengelolaan tambang serta pendidikan sebagai elemen yang lebih prioritas,” katanya di lokasi aksi, dikutip RMOLJabar, Senin 17 Februari 2025. 

Rizki mengaku akan ada aksi turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak. 

“Kita akan terjun ke jalan lagi, tapi waktu belum tahu, tapi yang jelas kita akan datang dengan massa yang lebih banyak, kampus yang lebih banyak dan masyarakat,” tandasnya.

Dari pantauan di lokasi, demonstrasi tersebut sempat diwarnai dengan aksi pelemparan batu ke halaman gedung serta aksi vandalisme di tembok depan gedung DPRD Jabar.

Aksi pelemparan batu dan vandalisme tersebut merupakan bentuk kekesalan demonstran, karena pihak DPRD Jabar tidak menemui dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya