Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat menjadi pembicara dalam Sekolah Politik Perempuan yang diselenggarakan oleh Nasyiatul Aisyiyah/Ist

Politik

Eddy Soeparno: Perempuan dalam Politik Bukan Hak, Tetapi Kebutuhan

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 18:25 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sudah menjadi keharusan untuk dilakukan peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan strategis demi memperkuat demokrasi dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Begitu dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat menjadi pembicara dalam Sekolah Politik Perempuan yang diselenggarakan oleh Nasyiatul Aisyiyah. 

Bagi Eddy Soeparno, perempuan bukan hanya pelengkap dalam politik, tetapi aktor utama dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kebijakan nasional.


"Keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekedar hak, tetapi juga kebutuhan. Dengan jumlah perempuan yang lebih banyak di parlemen, kebijakan yang dihasilkan akan semakin berimbang dan mencerminkan kepentingan seluruh rakyat,” ujar Eddy dalam keterangannya, Minggu 16 Februari 2025.

Eddy juga menekankan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) berkomitmen kuat dalam mendorong partisipasi perempuan dalam dunia politik.

“Hal ini tercermin dari pencalegan misalnya ketika PAN menjadi partai paling banyak mencalonkan perempuan sebagai caleg dalam pemilu 2024 lalu," tuturnya. 

Bukan hanya secara kuantitatif dalam pencalegan, Doktor Ilmu Politik UI ini juga menjelaskan bahwa PAN memberikan kepercayaan penuh dalam kepemimpinan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI. 

Eddy pun berharap ke depan agar lebih banyak perempuan yang berani mengambil peran dalam politik dan berkontribusi dalam membangun kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 

“Perempuan harus lebih berani dan percaya diri dalam mengisi ruang-ruang politik. Dengan dukungan yang tepat, mereka bisa menjadi agen perubahan yang signifikan dalam pembangunan bangsa,” pungkas Wakil Ketua Umum PAN itu.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya