Berita

Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang/Ist

Politik

DPD Takut Efisiensi Bikin Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Solid

SABTU, 15 FEBRUARI 2025 | 14:37 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo Subianto dikhawatirkan membuat pemerintah pusat dan daerah tidak solid.

"Apa pun kebijakan pemerintah pusat akan berdampak ke daerah. Sementara soliditas pemerintah pusat belum menjamin ikut dirasakan di daerah," kata Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang dalam diskusi daring bertema Esensi Efisiensi Anggaran, Sabtu, 15 Februari 2025.

Di daerah, kata dia, pengeluaran dan penerimaan negara kerap tidak seimbang. Ditambah, kebijakan efisiensi ini juga dilakukan saat sebuah daerah dipimpin seorang penjabat (Pj).


Artinya, pejabat yang baru harus mengkaji lagi agar efisiensi benar-benar berjalan baik.

"Kepala daerah baru dilantik tanggal 20 Februari 2025. Setelah dilantik, apakah itu gubernur, bupati, maupun walikota pasti akan mengkaji lagi anggaran sudah disahkan oleh para Pj," urainya.

Proses inilah yang membutuhkan waktu cukup lama. Sementara rakyat juga menunggu dan akan menagih hasil kerja pemerintah yang baru dilantik.

"Ini perlu waktu panjang dan yang kami khawatirkan adalah dampak di daerah, terutama terkait pendidikan, masalah kesehatan, bantuan sosial itu harus betul-betul diperhatikan," pungkas Agustin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya