Berita

Andy William Sinaga/Ist

Politik

Jamsos Institute: Efisiensi Anggaran Menimbulkan Masalah Baru

JUMAT, 14 FEBRUARI 2025 | 20:14 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 Tentang Efesiensi Anggaran Negara akan menimbulkan masalah baru dalam tatanan ekosistem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Jaminan Sosial (Jamsos) Institute, Andy William Sinaga.

Dijelaskannya, Jamsos Institute memprediksi bahwa akan terjadi degradasi ekosistem ekonomi seperti purchasing power atau data beli masyarakat yang akan semakin turun karena pendapatan masyarakat yang turun karena kehilangan pekerjaan (PHK) terutama sektor - sektor jasa perhotelan yang okupansinya menurun karena mitigasi program lembaga pemerintah baik pusat dan Daerah melakukan kegiatan di hotel.


“Hal ini akan membuat jaringan antara perusahaan dan pemasok atau supply chain dalam bisnis jasa perhotelan akan terkena dampak. Mau tidak mau mereka akan melakukan pengurangan pekerja atau PHK,” katanya, Jumat, 14 Februari 2025.

Ia menambahkan, Jamsos Institute juga memprediksi ribuan pekerja honorer baik di lembaga pemerintah pusat dan daerah akan kehilangan pekerjaan dikarenakan kontrak kerja yang tidak diperpanjang dikarenakan efisiensi anggaran pemerintah. 

“Mayoritas pekerja honorer Pemerintah yang kehilangan pekerjaan tersebut sudah berkeluarga,sehingga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga para pekerja honorer tersebut,” ujarnya.

Jamsos Institute mengingatkan bahwa efisiensi anggaran akan mendegradasi program kerja kementerian. Hal tersebut sangat berbahaya ketika program kementerian tersebut berdampak langsung kepada kelompok masyarakat diakar rumput, seperti perbaikan sarana infrastruktur, transportasi jalan raya,jembatan ,degradasi produksi pertanian dan pangan ,sektor usaha kecil menengah,koperasi,karena program penyuluhan dan pemberian bantuan yang mengalami penurunan.

“Oleh karena itu Jamsos Institute mengharapkan agar Pemerintah dapat segera mengantisipasi dampak dari efisiensi anggaran tersebut terutama pengurangan secara massive para pekerja honorer yang ada di lembaga pemerintah pusat, daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Layanan Umum (BLU)  yang diprediksi akan semakin massive jumlahnya,pungkasnya.

Exit strategi sementara yang harus segera dilakukan oleh pemerintah menurut Andy adalah mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk pro aktif menyediakan layanan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan sebagai dampak efesiensi anggaran pemerintahan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya