Seminar Nasional yang digelar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Manhattan Hotel, Jakarta, pada Rabu 12 Februari 2025/Istimewa
Sejumlah strategi agar Indonesia bisa keluar dari Middle Income Trap (MIT) terungkap dalam Seminar Nasional yang digelar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) di Manhattan Hotel, Jakarta, pada Rabu 12 Februari 2025.
Berbagai pemangku kepentingan yang menjadi narasumber dalam seminar kali ini adalah dari Kementerian PANRB, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ESDM, dan pelaku usaha. Dalam diskusi ini, terungkap bahwa stagnasi ekonomi akibat MIT dapat diatasi melalui reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Ketua Bidang Reformasi Birokrasi MN KAHMI, Dr Hery Susanto menjelaskan, transformasi birokrasi merupakan langkah mendasar untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
“Birokrasi yang transparan dan efisien adalah pondasi utama dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan tantangan utama yang dihadapi Indonesia, yakni produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, biaya produksi tinggi, serta kurangnya nilai tambah pada produk industri nasional.
Sekretaris Jenderal KAHMI, Syamsul Qomar menambahkan, reformasi birokrasi juga harus mencakup penyederhanaan regulasi untuk mempercepat proses perizinan investasi.
“Kita harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak menjadi hambatan, melainkan fasilitator bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Syamsul.
Syamsul pun menyoroti perlunya keterlibatan lebih besar dari sektor swasta dalam pembangunan, dengan dukungan pemerintah yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan industri.
Staf Ahli Menteri PAN-RB, Abdul Hakim menyampaikan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret dalam memperbaiki sistem birokrasi, termasuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ia menegaskan bahwa dengan sistem yang lebih efisien, investasi dapat masuk lebih cepat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Digitalisasi adalah kunci untuk memangkas birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi, Riyatno, mengungkapkan bahwa meskipun realisasi investasi 2024 mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, masih terdapat tantangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor.
“Keamanan investasi sangat penting. Kasus premanisme di kawasan industri harus segera ditangani agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif,” tuturnya.
Kemudian Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menekankan bahwa transformasi industri berbasis energi hijau juga merupakan strategi utama dalam keluar dari MIT.
“Hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan energi baru terbarukan akan memberikan nilai tambah pada produk ekspor kita, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” ujar Eniya, sekaligus menyebut bahwa kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai
net-zero emissions pada 2060.
Persoalan maladministrasi dalam pelayanan publik perizinan usaha juga turut menjadi perhatian dalam seminar ini. Ketua Relawan Setia Prabowo, Sutomo mengungkapkan bahwa bentuk maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, dan permintaan imbalan masih sering terjadi.
“Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak oknum-oknum yang melakukan praktik maladministrasi agar kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tetap terjaga,” tegasnya.
Wakil Direktur Utama MIND ID, Dany Amrul Ichdan menambahkan, sektor industri juga harus berperan aktif dalam mendukung efisiensi birokrasi.
“Kami berharap adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan kebijakan yang ramah investasi, termasuk dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah dan sektor swasta sepakat untuk mempercepat transformasi birokrasi melalui digitalisasi, peningkatan investasi di sektor strategis, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik maladministrasi.
Seminar ini menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan guna mengatasi
Middle Income Trap dan membawa Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi dalam dekade mendatang.
