Berita

Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Net

Politik

Anggaran KPU Dipangkas Hampir Rp 1 Triliun

RABU, 12 FEBRUARI 2025 | 14:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemangkasan anggaran tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam rangka menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran, disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengesahkan pemangkasan anggaran KPU RI dan sejumlah lembaga mitra kerja lainnya, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

Dia menjelaskan, pemotongan anggaran KPU untuk kebutuhan tahun ini tidak bulat 50 persen, dan telah dikalkulasi agar memenuhi kebutuhan oleh lembaga masing-masing.


"Efisiensi anggaran KPU RI sebesar Rp843.200.000.000 (Rp843,2 miliar)," ujar Rifqi di hadapan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

Politisi Partai Nasdem itu mengungkapkan, jumlah yang dipotong itu tidak sampai setengah dari pagu anggaran 2025 yang telah disepakati DPR pada tahun kemarin.

"Pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 3.062.311.327.000 (Rp 3,062 triliun)," urainya.

Lebih lanjut, Rifqi menyebutkan jumlah anggaran yang dapat dipergunakan KPU untuk bekerja selama tahun 2025 ini.

"(Anggaran 2025 yang disetujui untuk digunakan KPU) menjadi sebesar Rp2.219.111.327.000 (Rp 2,219 triliun)," demikian Rifqi menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya