Berita

Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat mengunjungi situs Gunung Padang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat/Istimewa

Nusantara

Gunung Padang Diduga Simpan Sejarah Belum Terungkap

SELASA, 11 FEBRUARI 2025 | 11:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kementerian Kebudayaan berkomitmen dalam mendukung dan melestarikan cagar budaya nasional. 

Salah satu yang tengah diperjuangkan adalah Gunung Padang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang disebut-sebut merupakan situs megalitik tertua di Indonesia.

Hal ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam diskusi publik bertajuk “Melihat Kembali Nilai-Nilai Penting Situs Cagar Budaya Nasional Gunung Padang: Suatu Upaya Pelestarian Cagar Budaya Berkelanjutan”  di Graha Utama, Gedung Ki Hajar Dewantara, Kemendikdasmen, Senin 11 Februari 2025.


"Saya sebagai orang awam dan juga orang yang menyukai bacaan terkait arkeologi, sudah jelas Gunung Padang ini man-made, adalah buatan manusia, susunan-susunannya," kata Fadli Zon.

Politikus Partai Gerindra itu meyakini, Gunung Padang mungkin masih menyimpan sejarah yang belum terungkap. 

Situs ini dianggap memiliki potensi untuk mengubah pemahaman kita tentang sejarah peradaban manusia, khususnya di wilayah Nusantara. Namun klaim ini tidak luput dari kontroversi.

"Kita perlu kolaborasi dengan banyak lembaga dan pihak yang ahli, kalau diperlukan juga silakan ahli dari luar yang ingin melakukan riset terhadap situs megalitik gunung Padang," ungkap Fadli.

Dia pun berharap, para arkeolog dan sejarawan dapat segera menemukan jawaban pasti terkait keberadaan Gunung Padang.  

Sehingga Kementerian Kebudayaan dapat melakukan intervensi dengan menetapkan gunung Padang sebagai situs warisan dunia.

Upaya ini sejalan dengan perintah konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait kebudayaan, pada Pasal 32.

Ayat 1 Pasal 32 UUD 1945 mengharuskan negara "memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia". Pemajuan ini "dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai­-nilai budayanya."



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya