Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping/Net
RMOL. Pemerintah China resmi memberlakukan tarif tambahan terhadap sejumlah produk impor asal Amerika Serikat (AS) mulai Senin 10 Februari 2025.
Kebijakan ini merupakan respons atas langkah serupa yang sebelumnya diterapkan oleh AS terhadap barang-barang China.
Berdasarkan laporan
Sputnik, China memberlakukan tarif tambahan yang sebesar 15 persen untuk impor batu bara dan gas alam cair (LNG), serta 10 persen untuk berbagai barang lainnya dari AS. Beberapa produk yang terdampak kebijakan ini juga mencakup minyak mentah, mesin pertanian, kendaraan berkapasitas besar, dan truk pikap.
Langkah ini diambil setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menerapkan tarif baru terhadap impor dari China, Kanada, dan Meksiko.
AS juga memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen pada barang-barang China, serta mencabut aturan de minimis yang sebelumnya membebaskan barang impor di bawah 800 Dolar AS (Rp13 juta) dari bea masuk.
Menanggapi kebijakan ini, Wakil Direktur International Institute for Marketing Research di Kementerian Perdagangan China, Bai Ming, menilai bahwa perang dagang antara kedua negara telah memasuki babak baru.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa tidak akan ada pihak yang benar-benar diuntungkan dari konflik tarif ini.
"Tidak akan ada pemenang dalam perang dagang dan tarif tersebut," katanya.
Ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia ini diperkirakan akan berdampak pada sektor bisnis dan ekonomi global. Pengamat memperkirakan bahwa tarif yang saling diberlakukan dapat mengganggu rantai pasok global serta memperlambat pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.
"Jadi, hal tadi yang saya sebutkan kebijakan tarif Trump, kebijakan tax, kebijakan tenaga kerja, ini mengakibatkan ketidakpastian di global. Akibatnya inflasi tadi akan lebih tinggi. Ekspektasi penurunan FFR ini tentunya berbeda-beda gitu ya. Sehingga kita akan lebih lambat dari perkiraan semula,"kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) Bank Indonesia Juli Budi Winantya saat ditemui di Banda Aceh.
