Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Amien Rais: Bawa Mulyono ke Pengadilan

SENIN, 10 FEBRUARI 2025 | 07:56 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono harus segera dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan dugaan korupsi sistematis selama 10 tahun berkuasa.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais dalam sebuah video singkat yang dikutip Senin 10 Februari 2025.

"Kemana pun Jokowi alias Mulyono lari dia harus dimintai tanggung jawab atas korupsi sistematiknya," kata Amien Rais.


Menurut Amien Rais, salah satu korupsi Mulyono yang patut dipertanggungjawabkan adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terancam mangkrak. 

"IKN yang gagal itu salah satu kejahatan Mulyono," kata mantan Ketua MPR RI ini.

Amien Rais juga mengingatkan bangsa Indonesia tidak usah terlalu berharap dengan masa depan IKN yang sekarang mangkrak.

"IKN itu abal-abal," kata Amien Rais.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan IKN yang sudah menelan anggaran Rp89 triliun dari anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

"Kami laporkan saat tahap awal 2022-2024 APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun," kata Basuki setelah rapat terbatas dengan Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 21 Januari 2025.

Basuki menjelaskan uang itu dipakai untuk membangun jalan tol menuju IKN, 47 menara hunian, saluran air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, dan kantor pemerintahan.

Selain itu, anggaran tersebut juga dipakai untuk membangun sarana peribadatan, mulai dari masjid, gereja, hingga basilika. Proyek-proyek itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR.




Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya