Berita

Charlie Chandra/Ist

Hukum

Charlie Chandra, Mafia Tanah yang Klaim jadi Korban PIK 2

SABTU, 08 FEBRUARI 2025 | 05:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Penjelasan Charlie Chandra kronologi kasus dugaan pemalsuan surat yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka di Polda Banten dibantah kuasa hukum PT Mandiri Bangun Makmur (MBM), Muannas Alaidid.

Ia menyebut kasus Charlie Chandra bukan tentang sengketa lahan melawan pengembang, melainkan dugaan pemalsuan dokumen tanah berupa tanda tangan pemilik asli tanah the pit nio yang terbukti dipalsukan sejak tahun 1993 sesuai Putusan PN Tangerang.

Muannas menegaskan bahwa putusan itu sudah ada terpidana dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap.
 

 
“Artinya kasus ini sudah berproses secara hukum panjang dan lama bahkan lebih dulu menjerat ayahnya Sumita Chandra sebagai Tersangka dan sempat buron hingga lari dan meninggal di Australia gegara sertifikat itu,” jelas Muannas dalam keterangannya, Jumat malam, 7 Februari 2025.
 
Menurut dia, Charlie sudah mendapatkan kesempatan melalui mekanisme keadilan restoratif di Polda Banten meski sempat buron selama berbulan-bulan sebelum ditangkap. 
 
“Tetapi sayangnya, dia (Charlie) mengingkari kesepakatan perdamaian yang telah dibuat, masalah yang harusnya sudah selesai karena ada perdamaian, malah belakangan dia muncul dan menuntut kembali, lalu menyerang pengembang seolah dia korban dari perampasan tanah yang katanya miliknya,” tutur Muannas. 
 
“Karena itu, kami sebagai korban mengajukan praperadilan, dan pengadilan pun sudah menilai bahwa penghentian penyidikan oleh polisi terhadapnya cacat hukum akibat ulah Charlie yang terbukti mengingkari perjanjian damai,” tambahnya. 
 
Muannas menganggap perlunya kasus ini dibuka kembali untuk mendapatkan keadilan dan efek jera bagi Charlie yang justru sebagai mafia tanah selama ini namun mengklaim sebagai korban dari adanya proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Ia menuding Charlie telah melakukan modus kejahatan pemalsuan tanda tangan pemilik asli yang dulu dilakukan ayahnya jauh sejak tahun 1982 saat beralih sertifikat dari Chairil Wijaya. 
 
“Jika Charlie benar-benar merasa dirinya tidak bersalah, buktikan saja di pengadilan, bukan dengan memainkan opini publik. Apalagi hukum nanti akan memberikan kesempatan baginya untuk membela diri di persidangan. Silakan buktikan kalau dia adalah korban, dan benar itu tanah miliknya,” ujar Muannas menantang. 
 
Ia pun meminta Charlie menjalani proses hukum dan jangan berlindung di balik narasi yang hanya bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari fakta hukum sebenarnya. 
 
“Apalagi dengan meminta presiden untuk mengintervensi kasusnya. Kasus charlie ini murni masalah hukum dan bagian dari program pemerintah dalam pemberantasan mafia tanah,” tegasnya.
 
“Untuk itu seperti adagium keadilan harus ditegakkan mesti langit akan runtuh sekalipun, jadi hukum harus tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku, bukan berdasarkan opini yang sengaja dibangun untuk mengaburkan kebenaran dan membela diri,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya