Komisi Pemilihan Umum (KPU) Barito Utara, Kalimantan Tengah, membantah tudingan dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, telah menyelundupkan pemilih yang tak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk bisa mencoblos.
Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari menyatakan, pihaknya selama ini telah menjalankan seluruh prosedur dan tata aturan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Semua prosedur, alur, dan tata cara telah kami lakukan berdasarkan aturan yang berlaku," ujar Siska dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 7 Februari 2025.
Dia memaparkan, KPU Barito Utara sama sekali tidak menolak menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Barito Utara, untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru sebagai lokasi pencoblosan yang diduga terdapat pemilih siluman atau tak masuk dalam DPT.
"Duduk perkaranya di TPS tersebut ada 15 pemilih yang terlanjur mencoblos sebelum Panwascam datang dengan menggunakan formulir C.Pemberitahuan-KWK. Setelah itu kita cek apakah 15 orang ini terdaftar di dalam DPT," urainya.
Dari hasil pemeriksaan KPU Barito Utara, lanjut Siska, 15 pemilih tersebut terbukti terdaftar dalam DPT TPS 04. Pihak KPPS, Pengawas TPS, maupun saksi pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan 2 juga mengenal mereka, sehingga tidak ada keberatan atau kejadian khusus.
Kepala Desa Malawaken pun, klaim Siska, telah membuat surat pernyataan bahwa 15 orang tersebut merupakan warganya yang tinggal di RT 05 dan 06 serta terdaftar di TPS 04 yang dibuktikan dengan identitas diri.
“Oleh karena itu, berdasarkan kajian, klarifikasi, dan verifikasi atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara, terhadap uraian peristiwa di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, dinyatakan tidak memenuhi unsur dilakukan PSU,” tegasnya.
"Karena yang merekomendasi Bawaslu, tentu kami membalas surat ke Bawaslu. Dan Bawaslu pun menerima tindak lanjut kami. Versi Bawaslu, KPU telah menindaklanjuti rekomendasi mereka," terang Siska.
Namun demikian, Siska menghormati hak konstitusional tiap pasangan calon yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena kurang puas dengan hasil Pilkada 2024.
"Bagi kami, itu hak (konstitusional) Paslon untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka atas hasil yang sudah diplenokan oleh KPU Barito Utara. Tugas kami adalah merekap secara berjenjang dan menyampaikan hasil secara apa adanya. Apapun keputusannya, kami akan melaksanakannya," demikian Siska.
